Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang foto bersama wartawan usai membuka acara Pers Gathering di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4). (Berita/Andy Yanto Aritonang)
PONTIANAK ( Berita) : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang menginggatkan agar para anggota DPD jangan ada dusta pada daerah karena keberadaan lembaga DPD tujuannya memperjuangkan pembangunan dan kemakmuran daerah.
Karena itu para anggota DPD yang sudah berjanji untuk memperjuangkan daerah harus menepati janjinya dan wajib memperjuangkan daerahnya.
” Jangan ada dusta dengan daerah, dan kita sebagai wakil rakyat dari daerah harus konsisten memperjuangkan daerah . Jangan sekali-kali berani berjanji kalau tidak berani menepati janji, ” tukas Oesman Sapta Odang saat membuka acara Pers Gathering di Singkawang, Kalimantan Barat, Kemarin.
Gambaran makmurnya Indonesia, lanjut Oesman Sapta, itu tercermin dari keberadaan daerah-daerah. Jika daerah makmur, Indonesia makmur, tambahnya.
Anggota DPD harus perjuangkan daerahnya, dan hal itu bukan bersifat kedaerahan, melainkan keberadaan anggota DPD sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya. Dengan memperjuangkan daerah maka kehadiran anggota DPD benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.
” Anggota DPD harus konsisten dengan hati nuraninya memperjuangkan dan menjalurkan aspirasi daerah sehingga rakyat yang memberikan mandat benar-benar terwakili. Jangan ada dusta untuk daerah,” tegasnya lagi.
Oesman Sapta pun mengaku dirinya akan tetap konsisten untuk memperjuangkan daerah, karenanya dia berniat untuk jadi anggota DPR walupun dirinya yakin akan tetap mendapatkan kepercayaan rakyat Kalimantan Barat untuk duduk di DPR.
” Sejak tahun 1999 konsisten dengan daerah sampai sekarang.Kita berasal dari daerah-daerah maka kita wajib memakmurkan daerah-daerah.Kita dicintai apabila kita bisa memcintai orang dan daerah kita. Kita bisa dihargai apabila kita menghargai daerah kita. Daerah akan bangga bila kita promosiakan daerah kita Dan kita harus komitmen dalam pembangunan daerah yang merata, ” paparnya.
Dia pun mengingatkan betapa pentingnya pembangunan infrasturkur di seluruh daerah Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian . ” Saya tidak peduli siapa yang bangun, tapi yang penting pembangunan infrastruktur merata keseluruh pelosok, tandasnya.
Membangun infrastruktur diakuinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang benar utang bertambah, tetapi keputusan pemerintah dalam rangka memulai suatu pertarungan dalam membangun infrastruktur ke masa yang akan datang.
Namun jika kita jujur dan melihat fakta , utang yang diambil pemerintah sekarang adalah utang yang terkecil dilakukan oleh Pemerintah . Jangan ada kebohongan, kepalsuan, emosional, seolah-olah utang itu berlipat -lipat karena pembangunan infrastruktur di daerah daerah yang diterapkan pemerintah sekarang. Beban utang itu kita semua kena.
kita semua justru terus menerus melakukan koreksi. Fakta bahwa utang yang terkecil selama beberapa priode, pemerintah sekarang inilah yang terkecil. Bahwa kewajibannya besar, kewajiban membayar besar tentu itu akibat daripada pertanggung jawaban utang yang lama, jelasnya.
” Bilamana kita dengan ketulusan dan kebenaran menerapkan kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan, kenapa kita jadi pengecut. Kita membutuhkan pembangunan infrastuktur jangka waktu yang panjang. Jangka waktu 20 tahun tidak cukup, 30 tahun tidak cukup untuk meingkatkan perkonomian nasional tanpa didukung infrastruktur,tukasnya.
Apa lagi kita telah menetapkan sistem pereknomian yang secara pasti untuk Indonesia bangkit di tahun 2030, menjadi negara dengan perekonomian tersebesar ke 5 di dunia karena kita punya sumber kekayaan alam yang luar biasa .
“Saya sependapat bahwa infrastuktur harus di bangun dalam rangka memudahkan jalur lalu lintas perkonomian dari Papua sampai ke Aceh dan itu bukan bohong sebab nyata dilakukan pemerintah sekarang.
Saya bukan pemerintah, saya independen, saya anggota DPD yang berorintasi dengan pembangunan daerah dan akan mendukung siapapun yang membangun daerah. Tapi bukan berarti daerahisme bukan.
Jangan berfikir tentang daerahisme, sebab Kemakmuran daerah-daerah adalah kemakmuran Indonesia. Saudara ingat zaman penjajahan tidak ada satu orang pun yang tanya apa agamamu, sukumu , warna kulit mu dan partai mu , tetapi yang ada tekad anak bangsa untuk merdeka dan tidak mau diijajah , paparnya.
Pada sisi lain, Oesman Sapta meminta wartawan tetap mengkritik DPD dengan jujur dan ikhlas, berita tidak dibuat hanya karena kebencian melainkan sesuai dengan berfungsi lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya.
“Saya berniat akan memberi award kepada wartawan yang aktif menulis soal DPD ini. Ini sebagai penghormatan kepada wartawan yang sama dengan pahlawan dalam hal memperjuangkan kebaikan melalui tulisannya,” katanya.
“Program pers gathering ini adalah ajang silaturahmi yang membuat malaikat senang, menambah rezeki dan panjang umur,” sambungnya.
Sementara itu, Plt Sekjen DPD Ma’ruf Cahyono mengharapkan hubungan DPD dan pers selalu terjalin, khususnya peranan pers dalam hal pemberitaan untuk memberi informasi bagi masyarakat.
Kegiatan Pers Gathering DPD diawali diskusi bertema “Perubahan UU MD3 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Konstitusional DPD RI” juga diikuti Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, Anggota DPD RI, Maria Goreti dan Wakil Wali Kota Singkawang Irwan .(aya)
