Diposkan pada: 22 Aug 2017 ; 68 Views Kategori: Berita
Seskab Pramono Anung saat tampil pada FGD) “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital”, di Bandung, Selasa (22/8) pagi. (Foto: Edi N./Humas)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, bahwa kita hidup dalam era digital. Sehingga diperlukan kehati-hatian dan memahami semua masalah dengan baik. Ia mengingatkan, yang namanya era digital itu selalu menimbulkan atau meniggalkan jejak, sampah, yang bisa dilacak setiap saat.
“Era ini merubah lanscape kita. Proses interaksi bisa dilakukan kapan saja. Anak-anak bisa mendapatkan informasi dengan bebas dari berbagai media, bisa dari youtube, facebook, twitter dll,” ungkap Pramono saat tampil dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital”, di Hotel Holiday Inn, Bandung, Selasa (22/8) pagi.
Untuk itu, lanjut Seskab, yang namanya komunikasi harus dilakukan secara proaktif dan terus menerus. Ia mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet, yang selalu berpesan, jangan sampai kita (pemerintah) kalah oleh hacker, sehingga masyarakat tetap lebih mempercayai masyarakat.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan diikuti peserta dari Tim Komunikasi Presiden dan jajaran Dinas Komunikasi se Jawa Barat dan Banten itu, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa kekuatan media saat ini begitu luar biasa. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin.
“Seperti peristiwa anak SD (Sekolah dasar) menulis dalam media sosial kepada Presiden, sehingga dengan cepat dapat diketahui Presiden, dan Presiden dgn cepat dapat meresponnya,” ungkap Pramono.
Namun demikian, Seskab mengingatkan, dalam era digital ini, kita harus lebih hati-hati karena kesalahan akan dengan mudah diviralkan.
Ia menunjuk media sosial seperti milik Presiden, Seskab, Menteri Keuangan dan Mensos yang memiliki banyak follower dan tanggapan yang luar biasa dan banyak. Menurut Seskab, yang mengelola sosial media tetap harus ada pakem tapi jangan terlalu kaku.
“Jadi ini ternyata dapat berpengaruh dan efektif dalam penyebatluaskan kebijakan pemerintah,” ujar Pramono.
Karena itu, dalam mengkomunikasi kebijakan pemerintah, menurut Seskab, saat ini harus berubah tidak lagi menonjolkan sisi kehumasan seperti zaman dahulu. Apalagi, lanjut Seskab, kita tidak lagi bisa mengandalkan selalu pada media mainstreem. Karena itu, kita harus berubah.
“Cara menyampaikan informasi harus smart, jelas dan lugas dan tidak kaku. Hal ini penting agar masyarakat dpt memahami informasi itu dengan baik,” tutur Pramono.
Terkait informasi palsu atau hoax, Seskab Pramono Anung menegaskan, harus dilawan. “Pemerintah Jokowi -JK dengan tegas telah menyatakan bahwa demokrasi di dunia maya tidak boleh dibungkam. Namun jangan sampai berita kebohongan dan fitnah diterima begitu saja oleh masyarakat karena masyarakat jelas berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Seskab, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat terus menerus dalam era digital ini.
Perlu Ditingkatkan
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang juga tampil dalam kesempatan FGD itu memanta agar forum konunikasi pimpinan daerah perlu terus ditingkatkann karena itu merupakan sarana yang penting dalam membangun komunikasi di daerah, bukan hanya di tingkat gubernur dan bupati, tetapi uga smp kecamatan.
Selain itu, lanjut Mendagri, dalam menjaga stabilitas keamanan dsn ketertiban masyarakat, deteksi dini sangat penting.
Untuk itu, Mendagri memberikan arahan kepada para Gubernur agar melakukan dialog dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.
“Hal ini penting agar komunikasi ini terus berjalan dengan baik dan informasi dari atas sampai tingkat bawah lancar,” pungkas Tjahjo.
FGD yang mengangkat tema “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital” itu dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Dirjen IKP Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, dan perwakilan Dinas Kominfo dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten. (EN/SM/AS/ES)
