Tarik ulur penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2017 bakal semakin panjang. Sebelumnya, Seskab Pramono Anung menegaskan belum ada putusan soal penyelenggaraan unas tahun depan.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali memastikan UN 2017 tetap berjalan seperti biasa. JK berharap masyarakat tidak larut dalam polemik berkepanjangan membahas UN.
JK menuturkan, rapat untuk membahas soal UN tersebut sudah tuntas. Usulan untuk moratorium atau penghentian sementara UN itu juga sudah ditolak.
Lantaran usulan moratorium ditolak, secara otomatis unas tetap diadakan pada tahun depan.
“Kan itu aja rumusnya. Karena (moratorium) tidak diterima, ya berarti UN tetap jalan. Logikanya begitu, semua usulan yang tidak diterima ya jalan yang lama,” tegas JK usai meresmikan renovasi Masjid Muhaiminurais kompleks Mako Paspampres, Jakarta, siang kemarin (16/12).
Dia pun menanggapi soal anggapan sebagian besar orang bahwa UN itu belum diputuskan dan masih dalam terus dikaji diterapkan atau tidak. Dia ingin meluruskan perintah Presiden Joko Widodo bukan soal UN. Tapi, mengenai evaluasi sistem pendidikan secara nasional.
“Evaluasi seluruh sistem pendidikan sebenarnya yang diminta bapak Presiden,” ujar JK. “Evaluasi seluruh sistem pendidikan,” tegas dia dengan nada lebih tinggi.
Sejak awal JK memang getol menyuarakan untuk menjadikan UN sebagai standar dalam penilaian pendidikan secara nasional. Dari hasil UN itu akan dijadikan titik pijak untuk perbaikan sistem pendidikan. Sekolah yang nilai siswanya kurang dari rata-rata UN akan dievaluasi mulai dari sarana, guru, hingga kurikulum.
Selain itu, salah satu yang mendorong JK untuk menjadikan UN sebagai standar adalah masalah daya saing dengan negara tetangga. Dalam berbagai pertemuan termasuk saat bertemu dengan rektor yang tergabung dalam lembaga pencetak tenaga pendidik dan kependidikan.
Dia menuturkan standar kelulusan anak-anak Indonesia masih kalah dengan Singapura dan Malaysia. Pada pertemuan silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada pekan lalu JK juga kembali menegaskan pentingnya UN. Siswa akan terbiasa bersaing sejak dini.
“Harus dibiasakan kita bersaing, dibiasakan kita untuk mempunyai kemajuan terus menerus,” ujar JK saat itu.
Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan bahwa ratas (rapat terbatas) lanjutan untuk membahas UN direncanakan berlangsung Senin (19/12) mendatang. “Saya tidak tahu apakah ratas itu untuk memutuskan atau yang lain lagi,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (16/12).
Meskipun demikian, pihaknya sudah menyiapkan kajian yang akan dipresentasikan dalam ratas tersebut. Evaluasi UN sudah disampaikan kepada presiden, begitu pula dengan kurikulum. Kemudian, pihaknya mengajukan alternatif-alternatif. “Selanjutnya, terserah Presiden,” lanjut Muhadjir.
Dia menjelaskan, dalam proposal yang diajukan pihaknya, sudah ada hal tentang standardisasi nasional, kemudian mengembalikan fungsi ujian sebagai penentu kelulusan, dan ada pula mengenai desentralisasi. Pihaknya sudah berupaya mengakomodir saran dari berbagai pihak, dalam hal ini juga Presiden dan Wapres.
Dukungan terhadap moratorium UN dari daerah terus bermunjulan. Mantan kepala dinas pendidikan NTB yang baru diangkat jadi Sekprov NTB Rosyadi Sayuti mengatakan, moratorium UN harus dilakukan. Kemudian, pemerintah harus segera mencari model ujian pengganti UN.
“Model ujian pengganti UN harus menutup kemungkinan anak dan guru berbuat curang,” katanya. Menurutnya, Mendikbud harus secepatnya menyampaikan apapun putusan pemerintah terkait pelaksanaan UN 2017. Sebab, apapun keputusannya nanti, pemerintah daerah juga perlu waktu untuk mempersiapkan UN tahun depan.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti tetap optimistis gagasan moratorium UN bakal disetujui Presiden Jokowi. Dia mengatakan moratorium UN itu perlu dilakukan, supaya memberikan waktu bagi Kemendikbud untuk pembenahan kualitas guru. “Caranya dengan pelatihan guru,” kata dia. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
