JAKARTA, METRO
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyoroti lima provinsi terkait kepatuhan protokol kesehatan yang disandingkan dengan kenaikan kasus aktif. Kelima provinsi yang mengalami tren kenaikan selama pemantauan dalam empat minggu terakhir, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Wiku menyayangkan kelima provinsi ini masih minim pembentukan posko desa atau kelurahan. “Lima provinsi ini menjadi perhatian karena tidak hanya kasus aktifnya yang mengalami tren kenaikan, tetapi juga angkanya melebihi persen kasus aktif nasional,” kata Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5).
Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia per 5 Mei 2021, penambahan kasus positif sebanyak 5.285 kasus, dengan kasus aktif jumlahnya 98.217 kasus atau 5,8 persen lebih rendah dari tingkat dunia 12,4 persen.
Angka kesembuhan Indonesia telah menembus angka 1.547.092 orang atau 91,5 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia sebesar 85,2 persen. Namun, pada kasus meninggal sebanyak 46.349 kasus atau persentasenya 2,7 persen dibandingkan rata-rata dunia 2,1 persen.
Secara per provinsi, Riau mengalami penurunan konsisten kepatuhan menjaga jarak dengan penurunan sebesar lima persen sejak minggu pertama. Kondisi itu diikuti kenaikan kasus aktif sebesar 6 persen yang trennya konsisten selama empat minggu terakhir.
Kepulauan Riau mengalami penurunan menjaga jarak sebesar empat persen sejak minggu kedua. Diikuti kenaikan kasus aktif sebesar delapan persen.
Sumbar kepatuhannya menurun dua persen sejak minggu ketiga diikuti kenaikan kasus aktif dua persen. Sedangkan Sumsel, mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar tiga persen yang konsisten sejak minggu pertama pemantauan.
Diikuti kenaikan kasus aktif sebesar dua persen sejak Minggu kedua pemantauan. Lalu, di Sulteng mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 30 persen yang diikuti kenaikan kasus aktif sebesar satu persen.
Melihat perkembangan pada lima provinsi tersebut, menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berdampak besar. Terutama dalam kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang secara signifikan berpengaruh terhadap kenaikan kasus aktif pada suatu daerah.
Kepatuhan protokol kesehatan harusnya dapat selalu ditingkatkan dan dipantau melalui posko tingkat desa atau kelurahan. Wiku menyayangkan lima provinsi tersebut masih sedikit jumlah posko dengan laporan kinerjanya sekitar 40-80 posko terbentuk.
Melihat provinsi-provinsi lainnya seperti Aceh yang bisa membentuk posko dengan jumlah yang besar sesuai jumlah desa dan kelurahan. Oleh karena itu, Wiku meminta pemerintah daerah segera membentuk posko sesuai landasan hukumnya dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
“Segera lapor kepada Satgas pembentuk operasionalisasi posko di lima provinsi ini. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam seluruh prosesnya,” kata Wiku. (jpnn)
