Komite III DPD akan mengusulkan penambahan petugas haji, termasuk peningkatan kesejahteraannya.
JAKARTA – Rasio jumlah petugas dan jemaah haji dinilai belum ideal. Jumlah petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun ini hanya 3.500 orang petugas, sementara jemaah haji regular yang harus dilayani mencapai 204 ribu jemaah. “Jadi, satu orang petugas harus menangani 59 jemaah atau 1:59.
Ini sangat tidak ideal,” kata Ketua Komite III DPD, Hardi Selamat Hood, dalam siaran pers seusai Rapat Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan ibadah Haji di Mekah, Selasa (5/9). Untuk itu, menurut Hardi, perlu diusulkan penambahan petugas agar mencapai rasio ideal, minimal 1:45. Bahkan, lanjutnya, dengan bertambahnya jemaah haji harus diusulkan penambahan petugas nonkloter atau petugas lapangan.
Komite III DPD, kata Hardi, akan mengusulkan penambahan petugas nonkloter berikut peningkatan kesejahteraan para petugas. “Kami melihat volume pekerjaan mereka patut diapresiasi. Tidak semudah yang kita bayangkan mengatur segitu banyak orang dalam waktu singkat dan cepat, bahkan menuntut 24 jam sigap,” ujarnya.
Kepala Daker Mekah, Nasrullah Jasam, mengatakan penambahan petugas nonkloter sudah sering diusulkan pemerintah kepada Komisi VIII DPR. Namun, hal ini perlu kajian mendalam karena penambahan petugas juga berkaitan dengan kuota jemaah, sehingga perlu pembahasan agar semuanya berjalan maksimal.
Penyelenggaraan haji 1438H sudah memasuki fase pemulangan. Sebelas kloter perdana akan diberangkatkan dari Mekah ke Jeddah untuk diterbangkan ke Tanah Air mulai 6 September mendatang. Kepala Bidang Transportasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Subhan Cholid, menggelar koordinasi untuk memastikan kesiapan proses pemulangan jemaah. “Koordinasi intensif dengan pihak maktab, petugas kloter, dan petugas lainnya agar proses pemberangkatan dapat dilaksanakan dengan baik,” terang dia.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk menyegarkan kembali tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Para petugas tim transportasi, misalnya, harus mengecek kesiapan armada terlebih dahulu sebelum jemaah naik bus. Petugas harus memastikan bus yang digunakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam kontrak. Untuk diketahui, tahun ini seluruh layanan bus transportasi antarkota, termasuk dari Mekah ke Jeddah, sudah di-upgrade.
“Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai kontrak, petugas segera melapor untuk dimintakan penggantian. Jangan melaporkan setelah bus meninggalkan lokasi,” tambahnya. Selain mengecek kesiapan armada, petugas juga memastikan ketersediaan air minum yang menjadi hak jemaah. Juga terkait apa yang harus jemaah lakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan.
“Kita sosialisaikan sejak awal, jika pengemudi minta baqsis (tips) dengan memaksa, segera laporkan. Demikian juga jika bus salah jalan atau mogok agar bisa segera diinformaskan,” tandasnya.
252 Jemaah Meninggal
Sementara itu, Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat sebanyak 15 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan wafat di Mina dalam dua hari terakhir. Empat jemaah wafat di pemondokan (tenda) di Mina, 11 jemaah di RSAS Mina. Rata-rata mereka mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah serta gangguan saluran pernapasan.
Dengan demikian, total ada 252 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sampai dengan 5 September 2017. Dua jemaah wafat di Jeddah, 134 jemaah wafat di Mekah, 36 jemaah di Madinah, 17 jemaah wafat di Arafah, dan 63 jemaah wafat di Mina. Sebanyak 10 orang dari jumlah yang wafat adalah jemaah haji khusus.
Sementara itu, jemaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta dijadwalkan pulang mulai 14 September 2017. “Pada 14 September, gelombang pertama sudah diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz menuju Bandara Adi Sumarmo, Solo,” kata Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Rojiki. cit/E-3
