Palembang (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah ini untuk membantu pemerintah menjalankan program di bidang hukum.
Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Harun Sulianto di Palembang, Sabtu, mengatakan untuk memperkuat sinergi, pihaknya telah mendatangi sejumlah perguruan tinggi negeri. Salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (6/10).
Harun dalam pertemuannya dengan Rektor UIN Raden Fatah Nyayu Khodijah menaruh harapan agar kalangan perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program di bidang hukum.
Ia berharap UIN Raden Fatah dapat mendaftarkan hak cipta semua karya ilmiah dan paten terkait inovasi teknologi para peneliti civitas akademika.
Terkait jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH), Harun mengajak agar JDIH-UIN Raden Fatah terintegrasi secara nasional dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Di bidang keimigrasian, misalnya Kemenkumham Sumsel menawarkan layanan paspor jemput bola (“eazy passport”) bagi jajaran UIN Raden Fatah.
“Mahasiswa warga negara asing (WNA) yang kuliah di UIN akan kami fasilitasi layanan keimigrasiannya,” katanya.
Terkait praktik kerja lapangan, magang, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi jajaran UIN Raden Fatah, katanya, dapat memfasilitasi 28 Satuan Kerja (Satker) Kemenkumham Sumsel.
Rektor UIN Raden Fata Nyayu Khodijah menyambut baik sinergi dengan Kemenkumham Sumsel. UIN Raden Fatah siap berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
“Kami terbuka bekerja sama dalam bentuk apa pun karena sama-sama instansi pemerintah yang tak bisa bekerja sendiri-sendiri,” kata dia.
