Kejaksaan di Kabupaten dan Kota Jadi Ujung Tombak

Presiden mengingink­an adanya upaya yang serius untuk mencegah meluas­nya radikalisme. Jokowi lalu mengusulkan agar ada istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal.

Kejaksaan Agung sebagai salah satu sektor, turut am­bil bagian dalam mencegah meluasnya radikalisme itu. Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan Kejaksaan Agung, beri­kut petikan pernyataan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Apa yang akan dilakukan Kejaksaan Agung menindak­lanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10), terkait dengan radikalisme?

Kejaksaan Agung akan menin­gkatkan pengawasan terhadap pe­nyebaran bibit-bibit radikalisme. Pemantauan dilakukan kejaksaan di kabupaten dan kota.

Bagaimana mekanismenya dalam mengawasi isu dan gerakan radikalisme ini di daerah-daerah?

Kita punya kejaksaan-kejaksaan yang kabupatennya berbatasan dengan luar begitu ya. Kita lebih ke pemantauan-pemantauan rutin saja, tapi mungkin lebih ditingkat­kan ke radikalisme. Pemantauan pun tak dilakukan secara spesifik di sebuah daerah. Pengawasan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kan banyak ya hampir semua keseluruhan, itu menyelu­ruh, kita berdayakan tugas dan fungsi yang ada.

Selain isu radikalisme, Kejaksaan Agung juga punya tugas terkait dengan pember­antasan korupsi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap pemberantasan korupsi di masa mendatang? Apalagi masih ban­yak kasus-kasus korupsi yang mangkrak.

Kami juga berkomitmen melanjutkan perkara korupsi di kejaksaan yang mangkrak alias masih terbengkalai. Kami akan melanjutkan semua. Penanganan tindak pidana korupsi akan men­jadi salah satu hal yang dipriori­taskan dengan menitikberatkan pencegahan dan pembuktian mulai dari penyidikan.

Contoh kasus yang akan men­jadi perhatian Anda?

Salah satunya putusan Mahka­mah Agung (MA) yang menguat­kan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang membebaskan seluruh terda­kwa perkara kredit bodong alias fiktif pada Bank Mandiri Bandung senilai 1,83 triliun rupiah.

Kami akan meneliti kembali kinerja jaksa yang mengawal kasus itu. Kami akan teliti bagaimana kelemahan-kelemahannya. Kalau memang kami yang lemah ya, jaksa yang lemah, saya akan tindak.

Kami mengaku belum meneri­ma salinan berkas putusan MA se­hingga ia belum melakukan kajian dan penelitian demi menentukan langkah selanjutnya. eko P-4