JAKARTA – Kementerian Sosial meluncurkan PKH Contact Center bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat dan para pihak terkait.
“PKH Contact Center ini dalam rangka akselerasi, percepatan pelayanan program. Kalau ada masalah cepat kita ketahui dan selesaikan,” kata Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham, saat peresmian, di Jakarta, Jumat (19/1).
Hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Sosial Periode 2014–2018, Khofifah Indar Parawansa, dan para perwakilan Bank Himpunan Negara (Himbara).
Menurut Idrus, contact center tersebut juga membuktikan bahwa sinergitas antara Kemensos dengan BUMN. “Tidak benar kalau ada kritikan bahwa pemerintah tidak sinergis. Hari ini kita buktikan bahwa kita sinergis dan produktif,” tambah dia.
Ia menyebutkan PKH Contact center (PKH CC) sebagai bagian dari sistem pengaduan masyarakat dikembangkan untuk merespons setiap keluhan masyarakat atas pelaksanaan PKH.
Mensos menjelaskan, PKH Contact Center terdiri dari tiga ruangan. Pertama, Ruang Contact Center yang berfungsi menampung keluhan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan PKH dan layanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial PKH baik melalui call center maupun media sosial.
Kedua, Ruang Case Conference digunakan untuk membahas penyelesaian keluhan dan aduan masyarakat yang melibatkan stakeholder PKH terkait.
Ketiga, Ruang Konsultasi digunakan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat yang datang langsung ke PKH Contact Center menyampaikan keluhan dan aduannya. Mereka akan diterima oleh Pekerja Sosial yang bertugas memberikan konsultasi langsung maupun home visit jika diperlukan.
Media yang disediakan oleh Kemensos ini untuk menampung keluhan dan aduan adalah call center untuk pengaduan KPM PKH di nomor telepon 1500299.
Call center untuk pengaduan pemangku kepentingan terkait seperti dinas sosial provinsi, kabupaten atau kota, instansi terkait, SDM Pelaksana PKH di nomor telepon 021 314 4321.
Seperti diberitakan bahwa tahun ini bansos PKH Non Tunai disalurkan untuk 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. cit/E-3
