in

Kemudahan Berbisnis Harus Merata

JAKARTA – Kepastian menarik tujuh perusahaan Pe­nanaman Modal Asing (PMA) yang akan merelokasi pabriknya ke Indonesia disambut positif berbagai kalangan karena berpotensi menggerakkan perekonomian Indone­sia dari pemulihan akibat pandemi Covid-19. Selain mena­namkan investasi sekitar 11,9 triliun rupiah dalam bentuk pembangunan pabrik, keberadaan perusahaan tersebut juga akan menyerap tenaga kerja hingga 30 ribu orang.

Perusahaan itu akan memindahkan atau relokasi pabriknya dari Tiongkok, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Satu perusahaan asal Korea Selatan, LG Chemicals, sudah menyampaikan komitmennya membangun industri baterai kendaraan terintegrasi dan smelter. Rencana nilai in­vestasi LG Chemicals diperkirakan mencapai 9,8 miliar dollar AS dan menyerap hingga 14 ribu tenaga kerja.

Menanggapi masuknya PMA itu, Ekonom dari Univer­sitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, di Jakarta, Rabu (1/7), mengatakan jajaran menteri dan lem­baga terkait serta kepala daerah harus menindaklanjuti pe­rintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melayani se­mua kebutuhan investor.

Menurut dia, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia menurut Bank Dunia masih stagnan di posisi ke-73 dunia. Meskipun lumayan meningkat, namun peringkatnya masih tertinggal dari ne­gara-negara kompetitor.

“Perbaikan skor EoDB disebabkan ada perbaikan iklim berusaha di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya, yang menjadi sampel pengukuran,” kata Esther. Dia mengim­bau agar kemudahan berbisnis itu lebih merata di semua daerah karena investor, khususnya PMA, lebih banyak me­nyasar di luar dua kota tersebut.

Insentif Fiskal

Dari 10 indikator EoDB, yang harus diperbaiki pering­katnya terkait dengan kemudahan memulai bisnis, izin pembangunan, pencatatan properti, perdagangan lintas batas dan kepastian hukum kontrak.

“Keempat indikator tersebut harus dibenahi karena pe­ringkatnya masih di atas 100. Kalau segera diperbaiki, In­donesia bisa mengejar besaran investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Esther.

Perbaikan indikator tersebut, jelas Esther, baru efektif jika dikombinasikan dengan insentif fiskal seperti tax holi­day, dan insentif lainnya. Insentif juga tidak akan efektif kalau tidak disertai dengan simplifikasi birokrasi perizin­an, ketersediaan bahan input (energi, bahan baku, dll) dan murahnya cost doing business merupakan hal terpenting yang harus diberikan oleh pemerintah kepada investor.

Presiden Jokowi juga menyampaikan secara keselu­ruhan ada 119 perusahaan yang berniat relokasi pabriknya ke Indonesia, termasuk tujuh yang sudah pasti masuk, se­dangkan 17 lainnya komitmennya sudah 60 persen.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan para pem­bantunya untuk melayani investor dengan baik. Jangan se­perti tahun lalu, dari 33 perusahaan yang berniat merelo­kasi pabriknya ke Indonesia, tak satu pun yang terwujud. ers/E-9

What do you think?

Written by Julliana Elora

Ekonomi Asia Diperkirakan Terkontraksi 1,6 Persen

7 Arahan Presiden sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri