in

KIP, Vokasi, dan Pentingnya Standar Mutu

Untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa yang tidak mampu. Pendidikan vokasi juga ditingkatkan mutunya lewat pembenahan mata ajaran dengan mengikutsertakan industri. Sasarannya melahirkan SDM berkualitas. 

Bagaimana kondisi pasar tenaga kerja Indonesia saat ini. Untuk jelasnya mari kita tengok data Badan Pusat Statistik pada Februari 2017. Terlihat, penduduk yang bekerja atas dasar tingkat pendidikan terbagi ke dalam: lulusan SD sebanyak 52,59 juta (42,23%); SMP 22,62 juta (18,16%); SMA 20,52 juta (16,48%), SMK 13,54 juta (10,87%); Diploma 3,68 juta (2,95%), dan Universitas 11,59 juta (9,3%).

Angka-angka tersebut memberi gambaran, 75,21 juta (60,39) pekerja adalah tamatan SD dan SMP. Tentu ada banyak alasan, mengapa mereka hanya bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar dan menengah pertama. Faktor ekonomi umumnya menjadi penyebab utama. Orang tua dengan penghasilan terbatas tidak mampu lagi membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu para siswa ini terpaksa memasuki pasar tenaga kerja membantu orang tuanya mendapatkan penghasilan untuk menambal kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah mengatasi angka putus sekolah ini dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anak usia sekolah dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan bantuan per semester sesuai jenjang pendidikannya untuk keperluan sekolah.

Jumlah manfaat KIP adalah sebagai berikut. Untuk tingkat SD/MI adalah sebesar Rp 225.000/semester (Rp 450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs Rp 375.000/semester (Rp 750.000 per tahun) dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000/semester (Rp 1.000.000 per tahun). Untuk siswa yang akan lulus (kelas 6, 9 dan kelas 12) hanya menerima manfaat untuk 1 semester saja. Pada 2017 sebanyak 17,9 juta siswa menjadi sasaran penerima KIP.

Sementara itu untuk meningkatkan keterampilan tenaga menengah pemerintah tengah membenahi program pendidikan vokasi dengan mengandeng industri untuk memberikan masukan ikhwal keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga setelah lulus siswa pendidikan vokasi bisa langsung bekerja.

Tingginya mutu pendidikan vokasi akan berpengaruh pada lulusannya. Sehingga secara langsung akan menjawab keluhan para pengusaha soal kurangnya tenaga terampil kelas menengah yang berdampak pada mutu produk. Mutu produk menjadi faktor yang tak lagi bisa ditawar di era persaingan ini.

Ketika meninjau pabrik baru PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (21/4/2017), mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga dengan produk asli Indonesia.

Menurut Presiden, kualitas produk buatan Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan buatan luar negeri.

Satu contoh produk anak bangsa yang patut dibanggakan adalah peralatan laundry hasil karya Harimukti Teknik. Dari workshop di Sitimulyo, Kabupaten Bantul, DIY ini diproduksi mesin pengering laundry, mesin pencuci dan pemeras, mesin setrika, mesin cuci tanpa pemeras. Hebatnya, semua hasil produksi yang diberi nama Kanaba (Karya Anak Bantul) ini mengantungi standar mutu internasional (ISO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan mengantungi dua standar mutu ini, maka produk tersebut bisa diekspor dan tercantum dalam e-katalog dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Agar sebuah produk bisa mendapatkan SNI maka perlu ada komitmen dari pemilik untuk menjalankan alur produksi sesuai ketentuan yang digariskan  Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Awal menerapkan SNI tidaklah mudah, bahkan ketika BSN datang ke-4 kalinya, Ashari, pemilik, masih bertanya-tanya. Toh kemudian lantaran diiming-imingi kemungkinan ekspor bila produknya ber-SNI, Ashari tak ragu untuk mengubah alur produksi sesuai SNI. “Pada awalnya saya sempat off 3 hari untuk menata ulang layout,” ungkapnya.

Sesuai ketentuan SNI, setiap proses produksi  mesti ditulis secara detail. Belakangan, ia tahu, berbagai langkah tersebut memudahkan dalam pengerjaan. Proses produksi menjadi lebih efisien dan tidak tergantung pada orang per orang. Andai salah satu pekerja tidak masuk, orang lain bisa mengerjakan dan menghasilkan produk dengan standar mutu yang sama.

Dengan menerapkan SNI, Harimukti Teknik berkembang pesat. Produknya mengisi ceruk pasar peralatan laundry di berbagai rumah sakit dan hotel dengan harga terjangkau. Mutunya juga tak kalah dengan produk luar sejenis. “Untuk mengetes produk, mesin kami jalankan 2×24 jam secara terus-menerus dengan kapasitas penuh,” ungkap Ashari.

Dari segelintir pekerja, Harimukti Teknik berkembang menjadi 19 orang dan kini 35 orang. Tenaga lulusan SD, SMP, SMK, dan SMA yang datang tanpa keterampilan seusai dididik di bengkel selama 6 bulan menjelma menjadi tenaga terampil. Mereka ini bebas bekerja di mana saja.

Soal pemberdayaan tenaga terampil menengah juga dilakukan oleh Nova Suparmanto yang memprodruksi peralatan batik menggunakan pemanas listrik. Mulai dari kompor, canting, dan kompor untuk batik cap.

Idenya tercetus saat ia mengunjungi sentra baik di Imogiri, Yogyakarta. Waktu itu para pembatik mengeluh soal tingginya harga minyak. Dari sinilah muncul ide membuat kompor batik bertenaga listrik yang lebih murah dan praktis menggantikan cara pemanasan lama yang menggunakan gas.

Prototipe lantas dibikin, mulai dari pemanas dengan konsumsi listrik 450 watt, lalu 350 watt, 150 watt, dan akhirnya 80 watt. Pada akhirnya, kompor dengan watt paling hemat inilah yang mendapat SNI. “Prosesnya lebih kurang setahun, tujuannya agar produk saya bisa memenangkan persaingan, karena mulai ada yang meniru,” tukas Nova.

Lewat produknya yang bermerek Astoetik (auto stove for batik),  kini Nova bisa menjual 100-200 buah kompor per bulan di seluruh Indonesia. Belum termasuk peralatan batik lainnya. Usahanya ternyata juga menyerap puluhan tenaga kerja lokal. Bahkan kampung tempat produksinya mulai dikenal sebagai kampung batik.

Pada akhirnya prakarsa masyarakat untuk berwirausaha mesti didukung oleh penyediaan tenaga terampil. Pendidikan vokasi yang tengah dibenahi pemerintah menjamin ketersediaan tenaga kerja kelas menengah yang andal. Dan lewat mereka akan dihasilkan produk yang berkualitas yang tidak kalah mutunya dibandingkan dengan produk luar.

The post KIP, Vokasi, dan Pentingnya Standar Mutu appeared first on Presiden Republik Indonesia.

What do you think?

Written by virgo

Keterangan Pers Presiden Joko Widodo setelah Pertemuan dengan Tokoh Lintas Agama, di Istana Merdeka, 16 Mei 2017

Terkait BPKS, Direktur Walhi Aceh Difitnah Oleh Mantan Kolega