Pelaksanaan pilkada serentak di Payakumbuh maupun Kepulauan Mentawai diprediksi sejumlah kalangan secara teknik tidak bermasalah. Cuma saja faktor nonteknis diyakini bisa membuat pelaksanaan pilkada bisa ternoda.
Pandangan itu dikemukan pengamat politik IAIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik dan pengamat politik Universitas Andalas Dr Asrinaldi. Profesionalisme dan integritas komisioner dinilai paling berpengaruh.
“Secara teknis, pelaksanaan pilkada di Mentawai dan Payakumbuh mungkin tidak ada. Namun, masalah profesional dan integritas komisioner yang menjadi persoalan titik beratnya,” ungkap Muhammad Taufik saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin (13/2).
Alasan Taufik menitikberatkan persoalan profesionalitas komisioner mengingat sebelumnya kedua KPU baik Mentawai dan Payakumbuh itu, pernah bermasalah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Pada Pileg (Pemilihan Legislatif) 2014 lalu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai diberhentikan atau dipecat DKPP karena dianggap tidak profesional. Lalu, Ketua KPU Kota Payakumbuh juga diberhentikan DKPP, setelah dinilai tidak profesional sebagai penyelenggara pemilu,” lanjut M Taufik.
Dia menilai, Pilkada Mentawai yang cukup rawan dari sisi geografisnya. Sementara Pilkada Payakumbuh relatif aman, karena daerah ini bisa dijangkau dengan cepat. “Mentawai kan medannya berat, karena tersebar di beberapa pulau,” kata dia.
Biar begitu, M Taufik yakin pada kemampuan komisioner di dua daerah ini mengingat pengalaman yang sudah-sudah.
“Artinya, masing-masing KPU sudah punya strategi bagaimana melaksanakan pilkada di daerah masing-masing berjalan lancar. Tentunya, memperhatikan kendala yang ada di daerah masing-masing,” yakin M Taufik.
Menyangkut kesiapan pendistribusian logistik pilkada, dia cenderung melihat Mentawai lah yang bisa dikatakan lebih sulit. ”Ini disebabkan geografis daerahnya yang berjauhan. Mentawai ada 10 kecamatan di tiga pulau dengan 228 TPS yang tersebar di 43 desa,” tukas M Taufik.
Sementara pengamat politik Unand, Asrinaldi menyakini persiapan pelaksanaan pilkada di Mentawai dan Payakumbuh sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh kedua penyelenggara.
”Karena ini menjadi tupoksi KPU dan Bawaslu atau Panwaslih, tentu semua ini sudah menjadi perhatian serius. Justru yang kita ragukan adalah kesiapan elemen yang lain, seperti pemilih dan parpol khususnya mendorong masyarakat aktif berpartisipasi,” ujar Asrinaldi.
Ditanya, soal informasi Bawaslu bahwa masih ada sekitar enam ribu pemilih yang masih belum jelas datanya karena belum mengantongi surat keterangan (surat) kependudukan dan terekam KTP elektronik dari Disdukcapil Mentawai, menurut Asrinaldi, mestinya jauh-jauh hari masalah ini sudah diselesaikan KPU.
“Tapi, kitakan tahu keterbatasan KPU Mentawai. Jadi, solusinya pemda harus bisa mengeluarkan surat keterangan tentang proses rekaman. Sehingga, mereka tetap terdata sebagai penduduk setempat yang berhak memilih,” kata Asrinaldi.
Soal pendistribusian logistik di dua daerah itu, Asrinaldi mengkhawatirkan distribusi logistik di Mentawai. “Tapi, KPU mengaku sudah mendistribusikan minggu lalu, jadi kita lihat saja perkembangannya nanti,” kata Asrinaldi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
