JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menagih komitmen 19 bank umum untuk menyalurkan kredit pada sektor pertanian sebesar 260 triliun rupiah tahun ini. Komitmen kredit tersebut lebih tinggi 14,12 persen dibandingkan komitmen kredit ke sektor pertanian tahun lalu.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan AKSI Pangan merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada 11 komoditas utama pangan.
“Dengan aksi ini diharapkan dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan,” kata Muliaman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tak hanya penyaluran kredit, program AKSI Pangan yang digagas OJK juga mencatat komitmen asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88 persen menjadi 180 miliar rupiah dan satu juta hektar.
Sementara untuk asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi ditargetkan meningkat 238,42 persen menjadi 27 miliar rupiah dan 120 ribu ekor sapi. Penjaminan kredit sektor pertanian ditargetkan naik 6,42 persen menjadi 8,8 triliun rupiah serta penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44 persen menjadi 9,9 triliun rupiah.
Pembiayaan Berantai
OJK tambahnya memilih Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai lokasi peluncuran AKSI Pangan karena daerah tersebut dinilai salah satu yang berhasil menerapkan pembiayaan secara berantai (value chain financing) di sektor pangan.
Selain itu, juga menjadi sentra peternakan sapi simental, salah satu daerah penghasil kakao terbesar, serta petani di wilayah ini pernah mendapat penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan.
Kegiatan AKSI Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota inidiikuti oleh 23 pelaku industri keuangan bank maupun nonbank serta tiga perusahaan financial technology (fintech) atau e-commerce yang memiliki bisnis inti di sektor pertanian dan pangan.
Muliaman berharap upaya ini dapat mengakselerasi capaian target indeks inklusi keuangan Indonesia yang diamanatkan Presiden sebesar 75 persen pada 2019.
bud/E-10
