Disebar Melalui Jaringan WhatsApp, Kemendikbud Turunkan Tim Investigasi
Kemendikbud boleh menganggap ujian sekolah berstandar nasional (USBN) layaknya ujian sekolah biasa. Namun tidak demikian bagi siswa, guru, dan pihak lain yang terlibat. Buktinya kasus kebocoran soal ujian telah merembet juga di DKI Jakarta, jantung Indonesia.
Seorang guru SMA di Jakarta mengungkapkan, kebocoran soal ujian itu terjadi pada Minggu (19/3) atau H-1 pelaksanaan USBN. Soal ujian yang bocor adalah PPKn dan PAI (Pendidikan Agama Islam).
Modusnya lembar soal ujian itu diunggal terlebih dahulu di layanan cloud Google Drive. Kemudian link atau tautan untuk mengunduh naskah itu disebar melalui jaringan WhatsApp (WA).
”Setelah dicocokkan dengan soal yang diujikan hari Senin-nya (21/3) ternyata cocok,” jelasnya kemarin (21/3). Diduga kuat kebocoran soal USBN di Jakarta tidak hanya terjadi untuk dua mata pelajaran itu.
Apalagi hampir seluruh SMA di Jakarta, menjalankan USBN berbasis kertas. Di setiap ruang ujian hanya ada dua variasi soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Fathurin Zen mengakui telah terjadi kebocoran soal USBN di wilayahnya. “Isu seperti ini setiap tahun selalu ada,’’ katanya.
Fathurin mengatakan kasus kebocoran soal ujian tidak bisa didiamkan. Dia berjanji mencari akar penyebab terjadinya kebocoran soal USBN itu. Menurut Fathurin, titik kerawanan kebocoran soal USBN tahun ini ada pada pihak pembuat soal, guru, atau kepala sekolah.
Dia menuturkan 75 persen butir soal ujian dibuat oleh Musyawaran Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sisanya sebanyak 25 persen butir soal adalah titipan dari Kemendikbud. “Yang rawan kebocoran itu ada di hulu (pembuat soal, red) dan hilir (sekolah, red). Padahal prosedur petunjuk teknis (juknis) USBN sudah baik,” ujarnya.
Fathurin melanjutkan, jika sekolah telah mencium kebocoran soal sejak awal, sekolah dapat mengganti soal USBN. Di setiap mata pelajaran yang diujikan, terdapat empat variasi soal. “Kepala sekolah punya keputusan penuh untuk mengganti soal utama dengan soal cadangan,” tambahnya.
Dia menuturkan, Dispendik DKI Jakarta telah mengimbau ke seluruh SMA di Jakarta untuk menindaktegas pelaku pembocaran soal. Atas pembocoran soal USBN terdapat sanksi hukum yang mesti diterima oleh pelaku.
“Bagi kepala sekolah jelas jabatannya akan dicopot. Sedangkan untuk guru atau karyawan sekolah yang berstatus PNS bisa dipecat,” tegasnya.
Kemendikbud akhirnya menindaklanjuti dengan serius kasus kebocoran soal USBN. Mendikbud Muhadjir Effendy telah menugaskan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud untuk menelisik kasus itu. ”Untuk sementara tidak perlu terburu-buru menilai integritas guru. Sebelum duduk perkaranya jelas,” tuturnya di kantor Kemendikbud kemarin (21/3).
Muhadjir mengatakan Kemendikbud masih menaruh kepercayaan terhadap integritas guru. Meskipun begitu Muhadjir tidak menutup mata jika ada sebagian kecil dari 3,1 juta guru yang tidak bisa memegang amanah. Untuk guru yang tidak bisa menjaga integritas, Muhadjir berharap diberikan balasan sanksi yang setimpal dan membuat dapat menjerakan.
Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan untuk USBN sejatinya Kemendikbud memberikan kepercayaan yang penuh kepada guru atau kepala sekolah. “Kebangetan kalau akhirnya benar ada guru yang membocorkan soal ujian. Tetapi semua ini kita teliti dulu. Kami lakukan investigasi,” tuturnya.
Daryanto mengatakan Kemendikbud tidak mengira bahwa pelaksanaan USBN bisa menghawatirkan sehingga beredar bocoran soal ujian. Sebab sejatinya USBN itu adalah ujian sekolah seperti biasanya. Hanya saja ada titipan soal ujian dari Kemendikbud sebanyak 25 persen.
”Kalau UN itu wajar ada yang tegang dan harus diawasi dengan maksimal,” jelasnya.
Kebocoran soal USBN bukan satu-satunya masalah. Persoalan lainnya adalah nilai USBN yang berdampak pada kelulusan siswa rawan dimanipulasi. Sebab banyak pemerintah daerah atau sekolah yang belum menetapkan formulasi penghitungan nilai USBN sebagai penentu kelulusan siswa.
“Ada yang sengaja menetapkan formulasi penghitungan USBN belakangan setelah ujian selesai,’’ kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Tujuannya adalah bisa membuat skenario penghitungan yang tidak terlalu berat, jika rerata nilai USBN siswa rendah.
Ramli mengatakan jika USBN dilaksanakan dengan serius dan diawasi layaknya UN, dia memperkirakan tidak sampai 50 persen siswa yang nilainya di atas 50 poin.
Sejak awal dia sudah memprediksi bahwa kasus kebocoran soal USBN bakal terjadi. Sebab banyak sekolah yang menggandanakan naskah ujian di sekolah sendiri.
Dia berharap jika pemerintah tahun depan mempertahankan USBN, harus dilakukan perbaikan. Khususnya terkait dengan pengawasan. Sehingga ada jaminan bahwa USBN benar-benar menjadi ujian yang berstandar nasional, seperti namanya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
