Di bawah rindangnya dedaunan di musim kemarau, lima pembesar setingkat kabupaten, tersenyum sumringah. Mereka berfoto-foto, sebelum dan sesudah menandatangani lembaran kertas. Di belakang mereka, empat unit mobil mewah berkategori sport, berjejer, sebagai hadiah terakhir kali dari Tuan Ruslan M. Daud, Bupati Bireuen yang oleh timsesnya digelar sebagai bapak pembangunan.
Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tentu tidak tahu–setidaknya belum tahu–bahwa di Bireuen, sebuah kabupaten yang gilang gemilang dengan pencitraan palsu, empat orang yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan urusan Pemerintah Pusat di daerah, tengah senyum sumringah. Mereka–atas nama jabatan– menerima masing-masing satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar, yang berharga Rp. 500 juta. Sesuatu yang mewah di tengah kemiskinan rakyat.
Bagi rakyat Bireuen yang setengah di antaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan, hibah senilai 2 milyar kepada empat instansi vertikal –lembaga negara yang dibiayai oleh APBN– merupakan sesuatu yang berlebihan. Seperti kata pepatah Aceh: Top gasien peuleumah kaya, artinya mencitrakan diri hebat padahal masih miskin papa. Mencari wajah kemiskinan di Bireuen bukan sesuatu yang sulit. Karena ia endemik seperti kangkung di tiap payau yang ada di Indonesia, bertumbuh subur di tengah ketidakmampuan (ketidakpedulian) Pemerintah Kabupaten Bireuen menanggulanginya.
Apa yang dilakukan oleh Tuan Ruslan, dengan membagikan empat unit Pajero Sport kepada empat instansi vertikal penegak hukum, telah diketahui oleh rakyat. Bahkan rakyat telah mencatat bahwa empat pejabat teras yang menerima hibah itu, tidak memiliki rasa malu, meskipun apa yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Konon lagi, hibah itu lahir karena adanya proposal dari keempat lembaga tersebut.
“Malu adalah barang langka di tengah kondisi yang seperti ini. Malu adalah sesuatu yang mahal pada tataran pemerintah yang kleptokrasi,” teriak seorang pemuda.
Pemuda itu benar, malu adalah sesuatu yang aneh bila bertumbuh subur di hati para pembesar yang tiap harinya sibuk dengan ragam seminar dan seremonial. Apa peduli mereka dengan fakta bahwa rakyat Bireuen hidup melarat. “Insiden” Pajero Sport hanyalah secuil kisah, di tengah ragam program lainnya di Bireuen yang sekedar menghabiskan anggaran rakyat. Bukankah rakyat hanya statistik? Bukankah kemiskinan itu hanya persoalan angka semata?
Menggugat Ruslan di ujung jabatan, dengan momentum Pajero Sport, mungkin tidak akan berdampak apapun, bersebab dalam hitungan hari ia akan meninggalkan singsasana kekuasaan yang dibangun selama lima tahun dengan konsep pencitraan kosong dan anti kritik. Bahkan ia tak menyukai pekerjaan pers yang bekerja profesional. Semua berita manis yang lahir, dikarenakan ia memaksa sejumlah wartawan profesional bermutasi menjadi petugas humas yang menguntit kemana saja Tuan Ruslan pergi. Hingga akhirnya semua tersentak, bahwa jelang lengser, angka kemiskinan di Bireuen terus bertambah. Pengangguran mencapai 17 % dari total penduduk. Peredaran narkoba naik tajam dan penegakan hukum tumpul ke bawah.
Diakui atau tidak, lahirnya semua kegagalan itu berawal dari pelaksanaan APBD yang sesuka hati. Pembangunan dibuat untuk kepentingan, bukan atas dasar kebutuhan. Rakyat dihibur dengan “iklan” yang ditabur hingga ke gampong-gampong. Untung saja, dalam kondisi demikian, Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa (DD) yang dalam beberapa kesempatan sempat pula dipolitisasi oleh Tuan Ruslan.
****
Lupakan Tuan Ruslan, bersebab ia memang belum layak disebut pemimpin rakyat. Ia menjadi pemimpin hanya karena seleksi di Partai Aceh memang belum pernah baik. Aji mumpung, itulah alasan yang bisa disampaikan sebagai penilaian bahwa kemunculan Ruslan bukan karena seleksi yang wajar. Hanya diwajar-wajarkan saja.
Menarik menyimak postingan salah satu timses Ruslan, Yusri, Anggota HMI Bireuen yang kini “bakti” di Humas Pemkab Bireuen. Pagi, sebelum isu Pajero Sport muncul, ia memposting foto rumah tak layak huni sembari menggugat keberadaan beberapa anggota legislatif di kawasan barat Bireuen, yang menurutnya tidak bekerja untuk rakyat.
Dengan huruf kapital –saya meyakini ia belum kunjung paham tatacara menulis sesuai kaedah Bahasa Indonesia– ia mencoba mencoreng arang ke wajah anggota legislatif yang ia sasar. Ia seakan-akan sangat marah dengan masih adanya warga Bireuen yang masih hidup di hunian yang tidak layak.
Mungkin, bagi Yusri ini adalah bentuk loyalitasnya kepada sang junjungan, namun apa yang ia lakukan menambah kemarahan warga. Begitu Pajero Sport muncul, Ruslan pun dihajar tanpa ampun. Dalam kondisi demikian, Yusri tak mampu membela Tuan Ruslan. Ia hanya berkilah “bila sesuai Undang-undang, tak masalah,”
Yusri adalah contoh tentang timses yang loyal dan bersedia melakukan apapun demi sang tuan. Kemunculan Yusri sebagai “orang dekat” Ruslan, setelah ia dan beberapa kompatriotnya mendemo dugaan ijazah palsu Ruslan. Usai demo itu, ia dan beberapa “aktivis” mahasiswa mendekat ke pendopo Bupati Bireuen. Tidak butuh waktu lama, mereka pun menjadi “juru bicara” tak resmi yang bertugas membungkam orang lain di media sosial dengan argumen yang tak enak dibaca. “Meucawoe-cawoe tan jeulah.” Ujar seorang anggota HMI lainnya yang menertawakan seniornya sendiri.
Keberadaan orang-orang seperti Yusri di lingkar pinggang Tuan Ruslan, dalam waktu yang lebih panjang, tidak akan menguntungkan. Ianya tak punya cukup pikiran untuk menyelamatkan muka sang tuan. Argumen yang dia sampaikan kerap membuat Tuan Ruslan semakin terpojok. Tentu, sebagai seseorang yang ingin maju untuk DPR RI, ini akan merugikan Ruslan.
Pada akhirnya, Tuan Ruslan memang gagal membangun Bireuen. Bahkan ia tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan ragam stakeholder. Gaya komunikasi tauke dan buruh dipraktekkan ya dalam komunikasi politik. Nah, bila ditambah dengan perilaku senewen timses, langkah Ruslan ke DPR RI kian tak mulus. []
