Ami, guru honorer tidak bisa membendung air matanya. Tangisnya meledak saat mengadukan nasib puluhan guru honorer yang telah lulus passing grade kepada Komisi I DPRD Kota Padang.
Kedatangan guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG), Senin (25/7) itu, mengisyaratkan keidakmampuan Pemko Padang mencarikan solusi formasi untuk guru PPPK di Kota Padang. Apalagi, surat Menteri PAN-RB no B/165/M.SM.02.03/ 2022 perihal status kepegawaian yang diterbitkan 31 Mei tentang penghapusan tenaga kerja honorer, seakan mengancam masa depan mereka.
Hasilnya hingga saat ini Pemko Padang belum mengangkat mereka sebagai tenaga kerja PPPK Kota Padang.
“Kami sudah lulus Passing Grade tetapi hingga saat ini, Pemko Padang belum memberikan SK penempatan untuk kami. Kami berharap, di Agustus 2022 ini kami dapat dikeluarkan SK Karyawan PPPK,” ucap guru yang telah menjadi tenaga guru honorer selama 13 tahun.
Di Kota Padang guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1.228 orang. Pemko Padang belum mengajukan formasi guru PPPK ke Kemendikbudristek.
Budi Kurniadi guru honorer menjabarkan, terdapat 49 formasi untuk guru PPPK yang merupakan sisa formasi 2021 yang tidak terisi karena tidak lulusnya peserta di tahun itu.
“Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI No: S 204/PK/2021 13 Desember 2021 menjelaskan penghitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022 telah mengatur jumlah formasi untuk seluruh provinsi, kota dan kabupaten. Tetapi, hingga saat ini Kota Padang belum memuat formasi untuk kami yang telah lulus ini,” tegas guru honorer dari SDN 31 Tanjung Aur, Lubukbegalung.
Budi Kurniadi menyesalkan tidak adanya keterbukaan informasi dari Pemko Padang tentang perjanjinan kerja tahun 2022 ini.
“Kami telah mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Tetapi dinas tidak dapat memberikan infomasi dengan jelas. Karena itu kami minta bantuan DPRD Padang,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Padang Djunaidy Hendry mengatakankan, akan bicarakan masalah ini dengan Kepala Dinas Pendidikan. (*)
