JAKARTA – Masyarakat diajak mulai melakukan subsitusi produk-produk luar dengan produk dalam negeri untuk membantu meningkatkan konsumsi domestik dalam rangka mencegah resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Staf ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo di Jakarta, Jumat (4/9) mengatakan substitusi barang impor itu bisa dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sehari-hari terutama barang-barang konsumsi seperti pakaian dan buah-buahan.
Momentum melakukan substitusi produk-produk luar karena kebutuhan masyarakat ternyata tersedia juga dan dapat digantikan oleh produk-produk dalam negeri di pasar domestik.
“Selain itu kita juga bisa berperan serta dengan cara mengelola atau membuat prioritas belanja, karena selama pandemi ini terdapat beberapa kebutuhan yang sudah tidak relevan lagi kemudian banyaknya kebutuhan akan produk-produk kesehatan yang menjadi prioritas di masa Covid-19,” kata Yustinus.
Publik juga perlu memastikan agar daya belinya merata, masyarakat perlu saling membantu dan melaporkan agar yang belum menerima bansos bisa segera menerimanya. Dengan demikian, masyarakat yang menerima bansos bisa ikut juga berperan dalam meningkatkan konsumsi dalam negeri di masa Covid-19.
“Belanja masyarakat ini akan membantu pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional, karena itu publik bisa memfokuskan pada belanja kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas dan produk-produk buatan dalam negeri. Salah satu caranya dengan mencari informasi,” katanya.
Di samping itu masyarakat juga harus mulai berpikir untuk menggunakan uang secara bijak berdasarkan prioritas belanja, dan tidak perlu khawatir bahwa apa yang dibelanjakan tersebut bukanlah hal yang sia-sia.
Kehadiran bansos dan berbagai bantuan lainnya dari pemerintah di masa pandemi ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mengonsumsi produk-produk dalam negeri.
Pemerintah pun tambah Yustinus perlu mengidentifikasi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 baik itu dari kelompok masyarakat rentan, bawah maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian melakukan evaluasi sejauh mana bansos dan bantuan-bantuan lainnya telah tepat sasaran dan cepat diterima, sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan.
Pemburu Rente
Ekonom Senior, Enny Sri Hartati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/9) seperti dikutip dari Antara meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perindustrian turun tangan mencegah impor baja ilegal berkualitas rendah yang merugikan industri baja nasional.
“Kebijakan pemerintah membuka keran impor baja, justru dimanfaatkan oleh pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah yang merugikan industri nasional,” kata Enny.
Belakangan produk baja impor yang dilabeli standar nasional Indonesia (SNI) marak beredar yang ditengarai dilakukan oleh pengusaha baja dalam negeri. Baja dengan kualitas yang buruk mudah masuk melalui kawasan berikat di Indonesia karena pengawasan yang lemah. uyo/E-9
