Sulang wine sudah berlalu dua bulan lalu, pasca Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan pemenang pada Pilkada. Riuh rendah puja puji telah pun berakhir dengan beberapa seremonial ala pemenang. Namun, bagi A, betapapun penyelenggara telah mengumumkan bahwa kandidat yang ia dukung telah berhasil meraih kursi kekuasaan, bukan bermakna ia bisa duduk santai sembari meneguk wine merah yang mengandung alkohol.
Hari-harinya kian berat. Tak ada waktu untuk bekerja seperti biasa. Gawai pintar yang dia kantongi, selalu saja berdering, nyaris tanpa jeda. Banyak pihak, yang berasal dari “tim pemenangan” yang selalu saja punya permintaan, mulai dari yang ringan, hingga yang kelas berat.
“Kan kandidat belum dilantik. Logistik kian tipis. Bisa tidak ditunda dulu kebutuhannya?,” Sergah A dengan suara penuh beban.
“Gak bisa Boss. Kami hanya meminta yang kecil-kecil saja. Karena kami tahu diri bukan pemodal di pilkada. Kami hanya jongos untuk menyuap pemilih. Saat pilkada kami sudah mempertaruhkan segalanya,” ujar suara dari seberang.
A membanting smartphone. Ia merasa diperas. Tapi benarkah demikian? A terjebak situasi. Dulu ia berpikir jor-joran pengeluaran akan usai begitu Pilkada selesai. Tapi kini fakta berkata lain. Apa yang ia bangun dulu adalah politik transaksional yang kian menghisap dirinya lebih dalam. Ia ingin keluar dari situasi demikian. Tapi bagaimana?
B mengalami nasib serupa. Berbulan-bulan gajinya sebagai legislatif terkuras untuk membiayai biaya politik Pilkada ketua partainya, hingga kini belum pun bisa menikmati aura kemenangan. Tiap hari tetap saja ada pihak yang sebelumnya diminta membantu –dengan bayaran tertentu– pun kian tak bisa dilepaskan. Seperti benalu, para “timses” tak kunjung bisa diceraikan dari siklus politik yang dulu diciptakan.
“Perihal nasib saudara menjadi miskin, itu bukan karya saya,” tulisnya di Twitter. Ia panik dan tertekan.
***
Demokrasi liberal yang menganut asas pasar bebas memang telah menghancurkan siapa saja. Kontestasi Pilkada berubah dari ajang memilih pemimpin dengan gagasan luar biasa serta integritas personal yang teruji, menjadi ajang beli suara rakyat. Rakyat disuap dengan politik instan yang luar biasa tak terkontrol. Perangkat penegak hukum Pilkada, dibuat keok oleh aksi tebar duit. Pada akhirnya, pada kondisi masyarakat yang miskin dan jauh dari nilai agama, pesta politik hanya sekedar memilih siapapun yang mampu memberikan uang tunai di hari H.
Jor-joran uang yang dikeluarkan oleh calon dan jaringan timsesnya membuat jaringan relawan serba palsu. Mereka tentu berharap bahwa usai dibeli pada Pilkada, rakyat tak lagi meminta. Karena cash di hari H adalah transaksi tunai ala pasar bebas. Namun ada satu yang dilupakan, bahwa timses yang dibentuk atas dasar kesadaran ekonomi serta penegak hukum yang bekerja untuk mencari keuntungan finansial, tidak akan pernah rela untuk melepaskan kandidat yang dimenangkan. Di mata mereka, kandidat yang demikian tidaklah mulia. Ia hanya mesin uang yang harus diperas sebanyak-banyaknya, dengan dalih “utang jasa” saat pilkada.
Lalu siapa yang paling menderita? Tentu saja orang-orang di lingkar satu tapi fungsinya sebagai “jongos” politik. Sebagai juru bayar yang bersentuhan langsung dengan audien, mereka tak kunjung bisa menikmati istirahat, karena harus melayani timses yang tetap bersatu walau Pilkada sudah selesai. Maka tak heran, semua persatuan yang dibangun hanya kamuflase semata. Semua bergerak sesuai lancar atau tidaknya pasokan logistik.
Bagi kandidat yang menang, semua pengeluaran tersebut dihitung. Pada akhirnya, bukan hanya kepentingan rakyat banyak yang harus diabaikan. Bahkan ia harus mengabaikan semua ring agar modal politiknya kembali. Maka tak heran, perjalanan pemerintahan yang demikian tidak akan ideal. Pemenang akan melakukan kerja-kerja balik modal dengan mengorbankan apapun. Janji kampanye tetap disimpan dalam peti kosong yang takkan kunjung dibuka.
Seperti lingkar setan, kemenangan yang diraih dengan cara-cara demikian hanya akan mengantarkan pemenang sebagai koruptor sekaligus pemimpin yang zalim. Kalau sudah demikian, apalah arti sebuah kemenangan? Bukankah seharusnya kemenangan bisa membebaskan? Kalau menang dan akhirnya harus tersiksa, lalu apa artinya kemenangan?
Maka A memilih menengak wine. B pun demikian. Mereka bukan sekedar menuai beban sosial, tapi juga terjepit dari atas dan bawah. Mau mengadu pada Tuhan, malu. Tak mengadu, tak sanggup pula ia memikul beban itu. Ah, lingkar satu yang malang.
“Golom dilantik, ka awai tanyoe dilantak.” Kata A sembari mencampur wine dengan air putih. []
