Oleh Miko Kamal
Ketua DPC Peradi Padang dan Legal Governance Specialist
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar sudah berketetapan hati. Lebaran tahun ini (1444 H/2023 M), kebijakan jalan satu arah dari dan ke Bukittinggi diterapkan. Satu arah dari Sicincin ke Bukittinggi melalui Padangpanjang, dan sebaliknya Bukittinggi-Sicincin lewat Malalak.
Kendaraan dari Bukittinggi melalui Malalak punya dua pilihan setelah sampai di Simpang Koto Mambang: belok ke kiri ke Sicincin, belok ke kanan ke luar di Simpang Jagung.
Kebijakan ini harus didukung penuh. Ini lompatan cukup besar dalam mengatasi “horor tahunan”. Di lapangan pasti ada kendala. Makanya, uji coba dan sosialisasi jadi faktor sangat penting. Seharusnya uji coba tidak cukup sekali. Minimal 3 kali. Setelah uji coba pertama dievaluasi. Uji coba lagi dan evaluasi lagi untuk diujicobakan untuk yang ketiga kalinya.
Sosialisasi juga harus masif. Segala potensi yang ada harus digunakan maksimal. Media cetak, media online, media sosial, radio dan televisi harus benar-benar dimanfaatkan. Para influencer pun mestinya diajak bekerja sama menyukseskan kebijakan jalan satu arah ini.
Tiang-tiang baliho milik pemerintah harus diberdayakan. Baliho-baliho yang ada sekarang diganti dengan informasi dan petunjuk tentang mudik dan/atau jalan satu arah.
Pemerintah juga bisa mengimbau perusahaan-perusahaan periklanan untuk menyisipkan pesan-pesan mudik dan/atau kebijakan jalan satu arah pada setiap reklame yang mereka buat.
Di samping itu, kita yang tinggal di kampung ini harus pula menahan diri. Kalau tidak perlu benar, selama hari raya (terutama mulai dari H-1 sampai H+3) tidak usahlah beredar di jalan raya. Berikanlah kesempatan kepada para perantau yang pulang kampung sekali setahun itu menikmati masa liburan mereka.
Skenario menahan diri harus dibuat. Pertama, halal bihalal gubernur dan wakil gubernur mesti ditunda. Biasanya, pada lebaran pertama atau kedua, gubernur dan wakil gubernur menerima para kepala daerah dan perangkat daerah dari kabupaten/kota untuk berhalal bihalal.
Di masa jalan raya sedang sempit-sempit itu, kendaraan-kendaraan dinas pejabat daerah hilir-mudik di jalan raya dengan sirine yang memekakkan telinga, saat arus mudik ditunda dulu. Tunda agak sepekan, setelah orang rantau pulang ke perantauan mereka masing-masing.
Kedua, petinggi-petinggi aparat sipil negara (ASN) masing-masing mengeluarkan himbauan partisipatif. Gubernur mengimbau ASN di bawah kendalinya untuk menunda pulang kampung setelah suasana lebaran mereda. Para bupati dan wali kota juga begitu. Hal yang sama juga mesti diikuti pimpinan kepolisian, tentara, kejaksaan, pengadilan serta instansi lainnya.
Memulai sesuatu yang baru pasti sulit. Banyak saja rintangan yang dihadapi di lapangan. Kita harus berpartisipasi aktif menyukseskan ikhtiar Ditlantas Polda Sumbar ini. Partisipasi aktif kita paling tidak ada dua: tidak beredar di jalan raya di waktu-waktu kritis lebaran dan aktif memberikan informasi penting keadaan jalan raya yang diketahui di media sosial masing-masing.
Masjid dan mushala dapat digunakan dalam meningkatkan partisipasi publik. Pengurus dan para penceramah di masjid dan mushala mengajak para jamaah untuk tidak beredar di jalan raya di waktu-waktu kritis lebaran.
Masjid dan mushala yang terletak di pinggir jalan raya juga dapat membuka diri menjadi rest area. Para pengendara yang keletihan dapat beristirahat melepas penat. Kopi, teh dan penganan kecil boleh disediakan pengurus untuk mereka.
Semoga ikhtiar mengatasi “horor tahunan” melalui kebijakan jalan satu arah berbuah sukses: para perantau yang diperkirakan berjumlah 2 juta orang merasa aman, nyaman dan puas selama berlebaran di kampung halaman.(*)
