Sejumlah nama sudah dikantongi oleh Plt Bupati Bireuen. Mereka sejauh ini tetap “menolak patuh” kepada Mukhtar Abda dan lebih memilih manut kepada incumbent yang kini sudah bebas tugas hingga selesai Pilkada 2017.
Pada Sabtu (5/11/2016) Mukhtar Abda mengatakan dirinya adalah bupati yang sah sesuai konstitusi. Tidak ada dualisme dan jangan coba-coba menciptakan dualisme. “Mereka yang tetap meminta restu ke orang lain sebelum bertindak, namanya sudah saya kantongi. Mereka mencoba bermain-main dengan saya,” ujar Ir. Mukhtar Abda, M.Si.
Plt Gubernur Aceh, Sumarmoe dalam sebuah pertemuan empat mata dengan Mukhtar Abda mengatakan bahwa Plt memiliki kewenangan besar untuk membina daerah termasuk menertibkan pegawai yang tidak netral. Bila ada ASN yang mencoba tidak netral, maka Plt Bupati Bireuen bisa mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dukungan dari Gubernur Aceh tentu angin segar sekaligus energi baru bagi Mukhtar Abda. Sejauh ini ia terus bergerak lincah untuk melakukan sejumlah penertiban. Ia mendata setiap personal yang mencoba melawan.
“Pak Plt bergerak lincah untuk menertibkan. Bahkan siapa saja yang paginya masuk pendopo dan sorenya konsul dengan meuligoe sudah dalam radar beliau. Mereka sudah terbukti tidak patuh pada aturan dan takut kehilangan jabatan,” ujar seorang sumber di kalangan internal.
Dari pantauan aceHTrend, upaya gelombang ketidakpatuhan terhadap Plt Bupati sudah terlihat menjelang raqan SOTK disahkan di DPRK. Sebut saja Sekda Bireuen Ir. Zulkifli yang masih berbicara tidak sesuai dengan harapan Mukhtar Abda. Menjelang diketuk palu pun ia masih berharap agar Dinas Pemuda dan Olahraga Bireuen tidak merger ke Dinas Pendidikan.
Perilaku yang sama juga dutunjukkan oleh sejumlah kepala dinas yang berkicau di facebook, mereka terkesan “memprovokasi” masyarakat, dengan mengutarakan agar dinas itu tidak lebur. Padahal mereka tahu bahwa peleburan itu perintah Undang-undang.
Efeknya, dua orang anggota legislatif di Bireuen yaitu Suhaimi Hamid dari PNA dan Mukhlis Rama dari PAN menjadi tertuduh orang dibalik leburnya sejumlah dinas. Padahal peleburan dinas yang dianggap tidak perlu tersebut jelas perintah UU.
“Ini kerja kolektif DPRK untuk melaksanakan perintah UU,” terang Mukhlis dan Suhaimi secara terpisah.
“Tugas utama saya menjamin bahwa pilkada berjalan lancar dan aman. Semua kandidat harus diperlakukan sama. Bila ada ASN yang tidak netral, mereka akan mendapatkan sanksi yang berat,” imbuh Mkhtar Abda.
Lalu, siapakah para kepala dinas ysng akan terjungkal kali ini? Siapa pula yang akan mendapatkan promosi? Aksi bersih-bersih Plt patut kita tunggu. []
