Momen mudik sudah ada di depan mata. Lalu lintas di jalan raya pada H-7, jelang Lebaran tahun ini bakal padat. Para pemudik pun mulai berdatangan dari rantau.
Untuk yang jarak dekat, terutama daerah tetangga seperti Pekanbaru, biasanya banyak pemudik yang pulang dengan menggunakan sepeda motor. Mereka menggelar konvoi hingga ke batas kota. Yang tinggal di Kota Padang juga sudah mulai bersiap-siap mudik ke kampung halamannya. Service kendaraan baik mobil maupun motor mulai padat.
Data secara nasional, Kementerian Perhubungan menyiapkan kereta api mengangkut 6,15 juta pemudik. Sedangkan jumlah penumpang diprediksi mencapai 6,698 juta. Kekurangan itu bisa ditutupi dari moda bus yang memiliki kapasitas 4,879 juta; sedangkan kebutuhan hanya 4,32 juta.
Demikian pula angkutan udara. Kapasitas mencapai 5,405 juta penumpang. Sedangkan jumlah penumpang diprediksi 4,729 juta orang. Total pemudik diprediksi mencapai 19,04 juta. Pemerintah mengerahkan 167 ribu personel untuk melayani mereka. Mulai polisi, anggota TNI, tenaga medis, petugas Kementerian Perhubungan, mekanik, hingga lainnya.
Sementara di Sumbar, Dinas Perhubungan Sumbar menyiapkan angkutan Lebaran terdiri sebanyak 666 bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), kemudian 1.693 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Selanjutnya 70 mobil penumpang umum (MPU) yang beroperasi melayani antarjemput dalam provinsi (AJDP).
Untuk bus pariwisata diperkirakan 158 bus melayani berwisata saat Lebaran. Untuk jalur laut, angkutan penyeberangan Padang–Mentawai akan dikerahkan dua kapal dengan kapasitas angkut 300 orang. Kemudian kesiapan angkutan kereta api lintas Padang-Padangpariaman.
Dalam suasana Lebaran itu jumlah penumpang angkutan darat pada 2017 ini berkisar 574.437 orang. Sedangkan pada 2016 lalu berjumlah 547.083 orang.
Warga Minang di perantauan memang telah diakui dan diyakini sebagai salah satu kekuatan strategis dalam pembangunan Sumbar. Para perantau yang umumnya berada di kota-kota besar di Indonesia, dan beberapa negara itu telah menyumbang banyak bagi perekonomian Sumbar.
Aliran dana dari mereka ke kampung halaman ikut menggerek pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya pemerintah daerah terkesan masih setengah hati melibatkan mereka secara aktif untuk benar-benar ikut menentukan kemajuan Sumbar.
Selama ini, memang banyak kegiatan-kegiatan seremonial pemerintah yang bertajuk pertemuan dengan warga minang di perantauan. Para kepala daerah juga sering berdialog atau meresmikan terbentuknya pengurus organisasi-organisasi warga minang di perantauan.
Tapi sejauh ini, masih terasa bahwa kegiatan itu tak lebih dari hanya pertemuan malapeh taragak basuo (nostalgia). Nyaris tak terlihat ada follow-up atau tindak lanjut yang lebih nyata dari kegiatan-kegiatan tersebut.
Di sini kita tentu tak hendak menyalahkan pemerintah daerah yang belum “mengurus” perantau dengan baik. Sebab tak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah untuk itu. Hanya, kita berharap potensi perantau yang besar itu dapat diarahkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.
Tak terhitung jumlahnya, warga Minang di perantauan yang sukses, dari skala kecil sampai skala besar. Sebagian besarnya bergerak di bidang swasta. Ada pedagang, punya usaha konveksi atau toko. Ada juga yang punya rumah makan atau restoran. Bahkan ada yang punya pabrik atau usaha-usaha besar lainnya.
Kecuali itu juga tak sedikit yang bekerja di pemerintahan, sebagai pejabat, atau sebagai pakar di perguruan-perguruan tinggi terkemuka. Semua ini adalah potensi yang bila “dimanfaatkan” dengan baik, dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Sumbar.
Salah satu penyebab masih banyaknya pengangguran, adalah tak tersedianya lapangan kerja yang memadai. Investasi besar yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, sampai sekarang masih di awang-awang.
Beranjak dari kondisi seperti itu, tak ada ruginya pemerintah benar-benar memanfaatkan potensi perantau. Para perantau sukses tersebut bisa menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Di sini pemerintah bisa menjadi fasilitator atau penghubung yang efektif.
Mempertemukan dan menyalurkan para generasi muda yang potensial di Sumbar dengan para perantau yang butuh tenaga kerja. Kecuali itu, pemerintah juga bisa meyakinkan para perantau untuk berinvestasi di kampung halamannya.
Tapi tentu saja ada jaminan, bahwa berusaha di kampung halaman lebih gampang daripada membuka usaha di luar Sumbar. Segala bentuk perizinan harus dipermudah. Jangan sampai sebaliknya, sudah di kampung halaman pula, membuka usaha makin sulit.
Sekarang momentumnya perantau pulang kampung. Pemerintah bisa membuat formulasi bagaimana menghimpun kekuatan para perantau itu. Paling tidak untuk tahap awal semua perantau sudah bisa terdata. Dalam hal ini pemerintahan di tingkat bawah seperti di nagari atau lurah harus digerakkan.
Dari data ini bisa disusun rencana bagaimana melibatkan perantau lebih jauh dalam pembangunan dan memajukan Sumbar. Tentunya bukan rencana membuat pertemuan sebatas seremonial, halalbihalal, atau acara nostalgia belaka. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
