DPD I Resmi Serahkan Surat Desakan
Desakan daerah terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sudah tidak bisa direm lagi. Sebanyak 31 DPD I atau tingkat provinsi Partai Golkar ramai-ramai mendatangi DPP Partai Golkar, kemarin (6/12). Mereka secara resmi menyerahkan surat desakan pelaksanaan Munaslub kepada DPP Partai Golkar, demi memilih ketua umum baru menggantikan Setya Novanto.
Sebanyak 31 DPD I Partai Golkar kemarin datang bersamaan, dengan menumpang dua bus sewaan, sekitar pukul 14.30. Dipimpin Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua Forum Komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia Ridwan Bae, mereka langsung menuju ruang rapat DPP Partai Golkar yang terletak di lantai 4.
”Sesuai dengan mekanisme internal Partai Golkar, surat dukungan Munaslub telah memenuhi syarat dan wajib diproses oleh DPP,” ujar Dedi kepada wartawan.
Jika mengacu pada ketentuan pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi. Dalam arti, jumlah 31 DPD yang resmi menyerahkan desakan Munaslub sudah melebihi batas minimal ketentuan AD/ART Partai Golkar.
Rombongan DPD I Partai Golkar itu diterima langsung Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, didampingi Ketua Harian Nurdin Halid, dan jajaran Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Partai Golkar. DPP dan DPD I Partai Golkar kemudian melakukan pertemuan tertutup sejenak, dan menyampaikan hasil pertemuan. ”Ini adalah silaturahmi DPP dan DPD, tidak perlu lama-lama, 15 menit saja,” ujar Idrus membuka hasil pertemuan.
Menurut Idrus, dari total 34 DPD, sebanyak 31 DPD telah menyerahkan surat tertulis terkait usulan Munaslub, dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum baru pengganti Setnov. DPP menurut Idrus langsung merespons seluruh aspirasi DPD itu melalui kerangka sistem Partai Golkar. ”Kami akan segera melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti usulan Munalsub,” ujar Idrus.
Idrus tidak merinci kapan DPP akan melakukan pertemuan atau rapat pleno membahas surat dari DPD I itu. Menurut dia, pada intinya semangat yang dimiliki DPP dengan DPD sama, yakni menyelesaikan dinamika internal melalui Munaslub. ”Kami akan tindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.
Tidak lama setelah pertemuan dengan DPD itu, Idrus langsung melakukan rapat bersama Nurdin dan para Ketua Korbid Partai Golkar. Setelah melakukan rapat sekitar satu jam, Idrus menyampaikan bahwa pleno Partai Golkar akan dilaksanakan pekan depan. Sebelum pleno digelar, DPP akan berusaha melakukan komunikasi dengan Setnov yang kini tengah ditahan oleh KPK.
”Satu dua hari ini kami akan berusaha ketemu bung Novanto untuk menjelaskan bagaimana kondisi kekinian Partai Golkar. Setelah itu nanti minggu depan kami akan melakukan rapat pleno,” ujar Idrus.
Dalam hal ini, Idrus menjanjikan bahwa DPP tidak akan mengulur-ulur waktu jadwal pelaksanaan Munaslub. Dalam pleno nanti, surat dari 31 DPD akan menjadi agenda tunggal pembahasan, sekaligus akan ditetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan Munaslub. ”Tanggalnya nanti terserah pleno, karena pleno yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” tandasnya.
Terpisah, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa DPD I juga telah bersepakat terkait tanggal pelaksanaan Munaslub. Dalam surat yang disampaikan ke DPP, DPD I menyarankan agar Munaslub bisa digelar pada 16-17 Desember atau akhir pekan depan. Dia mengingatkan, awal Januari nanti akan dimulai masa pendaftaran calon di pilkada serentak 2018.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis dugaan intervensi pemerintah terhadap Partai Golkar. Lantaran ada pertemuan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang juga menjabat Plt Ketum Partai dengan Presiden Joko Widodo. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
