Presiden Teken Keppres BPIH
Jamaah calon haji yang hendak berangkat tahun ini sudah bisa memulai pelunasan. Presiden sudah meneken Keppres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Persiapan haji sendiri diklaim sudah hampir rampung, tinggal menggenapi beberapa hal terkait penambahan jamaah.
“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, BPIH terendah adalah Aceh, sedangkan yang tertinggi Makassar,” terang Menag Lukman Hakim Saifuddin di kompleks Istana Kepresidenan.
BPIH untuk embarkasi Aceh ditetapkan sebesar Rp 31.040.900, embarkasi Makassar Rp 38.972.250, sedangkan embarkasi Padang Rp 32.840.450 per jamaah (selengkapnya lihat grafis). BPIH tersebut terdiri dari tiga komponen, masing-masing penerbangan, pemondokan dan biaya hidup.
Menag menuturkan, jamaah yang ditentukan berangkat tahun ini sudah bisa melunasi BPIH di 17 bank yang ditunjuk. “Sekarang sudah bisa bersiap-siap, sehingga 2-3 hari ke depan sudah bisa melunasi,” lanjut putra mantan Menag Saifuddin Zuhri itu.
Disinggung mengenai pemondokan di Mekkah dan Madinah, Lukman memastikan sudah hampir siap. Hanya, beberapa waktu belakangan pihaknya mencari tambahan pemondokan untuk tambahan jamaah setelah kuota haji Indonesia kembali normal. Jaraknya pun kurang lebih masih sama seperti tahun lalu, maksimal 4,5 kilometer dari Masjidil Haram.
Menurut Lukman, sebenarnya pemondokan itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Mengingat, untuk hotel yang jaraknya di atas 1,5 kilometer ada bus salawat yang melayani penumpang selama 24 jam dari dan ke Masjidil Haram. Sementara, untuk pemondokan di Madinah lokasinya tetap sama, di Markaziyah. Jaraknya kurang dari satu kilometer dari Masjid Nabawi.
Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan di dalam Keppres tersebut memang tidak dicantumkan jadwal pelunasan BPIH. Dia menjelaskan jadwal pelunasan BPIH nantinya diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA).
“Meskipun KMA belum keluar, tetapi jadwalnya sudah kita buat,” kata pejabat yang akrab disapa Nafit itu.
Kemenag telah menetapkan jadwal pelunasan BPIH untuk dua tahap. Pelunasan tahap pertama akan dibuka mulai 10 April sampai 5 Mei. Kemudian, pelunasan tahap kedua dibuka 22 Mei sampai 2 Juni.
Selain diisi oleh calon jamaah kuota berangkat 2017, seluruh jamaah haji lunas tunda tahun lalu juga akan diterbangkan tahun ini. Nafit mengatakan jamaah lunas tunda tahun lalu mencapai 3.611 orang. Sementara kuota total jamaah haji reguler tahun ini adalah 204 ribu, termasuk tim pemandu haji daerah (TPHD).
Nafit menjelaskan setelah Keppres besaran PBIH itu keluar, berikutnya Kemenag bakal mengeluarkan daftar nama calon jamaah yang berhak melunasi ongkos haji. Rencananya Kemenag mengeluarkan daftar nama itu kemarin (6/4). Namun sampai tadi malam, daftar nama calon jamaah yang berhak lunas BPIH 2017 belum keluar.
Dia menjelaskan mulai tahun lalu, ongkos haji menggunakan mata uang rupiah. Sehingga ada kepastian, dibanding sebelumnya yang harus menunggu kurs mata uang dolar terbitan Bank Indonesia (BI). “Ketika masih pakai nominal dolar, harus menunggu kurs terkini dari BI setiap pukul 10 pagi,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyambut baik keluarnya Keppres besaran BPIH 2017 itu. Dia berharap dalam pelunasan BPIH tahun ini, Kemenag dan jajarannya melakukan perbaikan layanan. “Kemenag harus mempermudah akses pelunasan BPIH,” katanya.
Politisi Gerindra itu menuturkan, pelunasan BPIH kerap dipersulit ketika ada kondisi khusus. Seperti ada jamaah yang melakukan penggantian nama.
Kemudian terkait pengembalian uang yang batal berangkat, serta pengisian siswa kuota haji. Selain itu, pengisian sisa kuota untuk pendamping atau mahrom juga harus diantisipasi sejak dini supaya tidak menimbulkan masalah.
Sodik juga berharap bagi bank penerima setoran (BPS) itu memberikan pelayanan khusus. Misalnya, memberikan loket khusus untuk calon jamaah yang akan melunasi ongkos haji. Dengan bertambahnya kuota jamaah haji reguler, otomatis tingkat kunjungan pelunasan ke bank ikut bertambah.
“Kepada calon jamaah, saya berpesan supaya segera melunasi ketika uangnya sudah ada. Jika ada hambatan segera lapor ke DPR untuk evaluasi,” urainya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
