Pelantikan Presiden-Wapres yang Lancar Beri Pesan Positif pada Dunia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR ) akan menggelar upacara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Juli 2019. Bagaimana mengenai persiapan pelantikan tersebut dan bagaimana juga soal amendemen UUD ‘45 yang segera akan dilakukan MPR , Koran Jakarta mewancarai Ketua MPR , Bambang Soesatyo. Berikut petikannya.

Bagaimana persiapan pelan­tikan presiden dan wakil presi­den?

Karena ini acara MPR maka kami sangat berkepentingan bah­wa acara ini berlangsung dengan hikmat tanpa gangguan apa pun. Makanya, kami imbau kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kehikmatan pelantikan.

Mengapa demikian?

Karena kesuksesan acara pelan­tikan presiden ini akan memberi­kan pesan positif kepada dunia in­ternasional dan itu akan membantu perekonomian kita, dan dengan ekonomi yang baik sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung hikmat dan agung sebagaimana disampai­kan Bapak Presiden.

Untuk tamu negara yang sudah konfirmasi datang siapa saja da­lam acara pelantikan?

Hampir seluruh negara Asean, negara tetangga kita confirm hadir, termasuk Perdana Menteri Austra­lia hadir. Mudah-mudahan kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus seluruh negara maju (juga hadir).

Itu sudah fiks akan da­tang?

Beberapa negara kon­firmasi, tapi untuk pastinya silakan cek ke Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Soal penga­manannya sen­diri seperti apa?

Sesuai dengan prosedur te­tap (protap) yang dimi­liki pihak keaman­an Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu meng­injakkan kaki di Tanah Air kita dan kembali ke tanah mereka selamat.

Terkait Amen­demen terbatas UUD 1945 ini seperti apa?

Kami, pimpinan MPR, men­jamin berbagai usulan amendemen tidak menjadi bola liar. Segala sesuatu­nya kami konsultasikan dengan Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, dan menjadi salah satu stakeholder bangsa kita. MPR tidak dalam po­sisi yang tidak buru-buru. Kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, di tengah-tengah masyarakat.

Wacana presiden dipilih MPR masih ada dalam rencana amen­demen?

Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada. Ini tidak terkait dengan pe­rubahan terkait perubahan rinci perubahan politik. Presiden tetap dipilih rakyat, presiden bukan lagi mandataris negara, presiden tidak bertanggung jawab pada MPR, itu tetap.

Intinya, ke depan presiden masih tetap dipilih oleh rakyat?

Iya (dipilih oleh rakyat).

Dipastikan tidak ada upaya untuk mendorong pemilihan pre­siden dilakukan di MPR?

Tidak ada lagi upaya untuk pe­milihan presiden kembali ke MPR, dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR.

Cukup Ibu Megawati Soekarno­putri presiden terakhir yang men­jadi mandataris MPR.

Masih soal amendemen UUD 1945, apakah ada langkah men­jadikan kembali MPR itu sebagai lembaga tertinggi?

Enggak ada lembaga terting­gi negara lagi, yang ada, lembaga tinggi negara. Jadi sama semua, lembaga tinggi negara.

Amendemen itu akan dilakukan terbatas. Hanya akan menyentuh pada persoalan haluan negara. agus supriyatna/AR-3