JAKARTA – Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM di lapangan.
Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Junaidi Auly, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah. Junaidi mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam.
Namun, Junaidy juga mengingatkan bahwa hal tersebut jangan dilakukan secara parsial, namun pihak lain seperti BUMN dan BUMS agar juga bisa lebih aktif berdayakan UMKM. Sebagaimana diberitakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dengan meningkatkan anggaran untuk berbagai kementerian atau lembaga yang terkait dengan UMKM.
Turunkan Kemiskinan Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengingatkan bahwa problema kemiskinan di Tanah Air terus muncul setiap tahun. Pemerintah, salah satunya melalui Kementerian Koperasi dan UKM, terus berupaya menurunkan angka kemiskinan itu dengan berbagai pendekatan.
Di Kemenkop dan UKM, kata Agus, pendekatannya lebih kepada bagaimana meningkatkan pelaku usaha, khususnya UMKM supaya bisa meningkat usahanya dan juga bisa memperluas lapangan kerja. Dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kinerja usahanya tentu kemiskinan akan otomatis berkurang.
“Jadi, sudah jelas bahwa program di Kemekop dan UKM diarahkan untuk tujuan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya. Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Agus, Kemenkop dan UKM juga melakukan kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait termasuk asosiasi.
Langkah-langkah itu, di antaranya kerja sama dalam hal menciptakan kredit bagi KUKM dengan bunga murah. Kemudian, mendorong pihak swasta seperti Hipmi dan Kadin berbarter dalam hal pelatihan kepada para pelaku UKM. Kemudian juga dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi dalam mengembangkan kewirausahaa. “Bahkan, dengan perusahaan multinasional, Grup Astra dan perusahaan multinasional lainnya,” pungkas Agus. cit/E-3
