JAKARTA (Berita) : Guna mempercepat pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinansi pariwisata Indonesia, pemerhati industri pariwisata Sanggam Hutapea mengusulkan pembentukan badan khusus untuk pengembangan dan pemasaran Danau Toba, disamping Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
” Hal ini penting dan mendesak sebab sejak pemerintah meluncurkan program pengembangan 10 destinasi wisata secara nasional dua tahun lalu, pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba masih berjalan ditempat, ” ujar Sanggam Hutapea Senin (26/2) di Jakarta.
Kecuali pembangunan infrastruktur menuju kawasan Danau Toba, seperti bandara dan jalan tol, lanjut alumni pasca sarjana Unversitas Gajah Mada (UGM) ini, hampir tidak ada sesuatu yang baru di kawasan Danau Toba yang bisa menjadi daya tarik disampinh keindahan alam Danau Toba.
Sebagai pengusaha dan pemerhati industri pariwisata Sanggam mengakui dirinya tidak melihat atau mengetahui pihak mana sesungguhnya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memasarkan Danau Toba.
Dalam.perkembangannya, Sanggam Hutapea yang sudah melakukan study ke berbagai negara tentang pariwisata ini, secara tegas mengatakan permasalahan pariwisata Danau Toba, bukan sekedar di bidang pemasaran, bahkan juga dalam hal pengembangan.
Ketika ditanyakan tentang perubahan apa yang ada di Danau Toba, sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata dan kehadiran bandan otorita secara tegas dia menyatakan bahwa dalam dua tahun ini hampir tidak ada yang berubah di kawasan Danau Toba. Kalaupun ada sesuatu yang baru, tambahnya, itu sangat minor dan tidak substansial.
Katakanlah adanya agenda tahunan kegiatan kegiatan yang terkesan asal jadi. Bahkan agenda tahunan yang disebut dengan Festival Danau Toba, kualitasnya semakin kurang bagus dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat pariwisata Danau Toba.
Apa lagi pelaksanaan FDT itu masih terkesan seremonial , dan hanya mampu mendatangkan wisatawan lokal . ” Secara fisik hampir tidak ada perubahan di kawasan Danau Toba. Kecuali infrastruktur berupa jalan lingkar yang mengelilingi Pulau Samosir,” tukasnya. Demikian juga produk produk wisata, tidak ada yang baru di kawasan danau Toba.
Sanggam Hutapea pun mempertanyakan Badan mana sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memasarkan pariwisata kawasan Danau Toba ? Apakah Kementerian Pariwisata ? Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten terkait (7 Kabupaten) atau BPODT yang sudah dibentuk ?
Pertanyaan diatas menjadi sangat relevan mengingat bahwa Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi hanya memiliki wewenang eksekusi yang sangat terbatas di kawasan danau Toba. Badan Otorita Danau Toba juga hanya punya wewenang di kawasan 600 ha Sibisa, diluar kawasan otorita, BODT hanya bersifat koordinatif.
Kita tahu, bahwa istilah koordinatif seringkali sangat absurd (mustahil). Dengan demikian, hanya pemerintah kabupaten terkaitlah yang mempunyai weweang eksekusi di Danau Toba. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam dua tahun ini justru 7 pemerintah kabupaten ini tidak melakukan banyak hal di kawasan Danau Toba, baik fisik maupun produk produk wisata.
” Jadi saya usulkan pembentukan badan khusus yang punya kewenangan eksekusi merumuskan rencana pengembangan pariwisata Danau Toba hingga memasarkannya, tukasnya. Dengan dibentuknya badan khusus itu, diharapkan pengembangan pariwisata Danau Toba akan terintegrasi dan dapat dipercepat.
Dengan demikian kita bisa berharap agar Lembaga ini dapat menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan seluruh stake holder, terutama dengan pihak pihak yang terkait dengan pengembangan produk produk wisata dan pengembangan pasar pasar wisata di seluruh dunia. (aya)
