WASHINGTON. – Pemerintah AS memiliki waktu hingga Senin (6/2) pukul 17.00 waktu AS untuk menyerahkan dokumen hukum tambahan ke Pengadilan Banding San Francisco terkait upaya untuk membenarkan executive order Presiden Donald Trump.
Sebelumnya pada Minggu (5/2), Pengadilan Banding telah menolak gugatan banding yang diajukan pemerintahan AS soal larangan muslim masuk ke negara tersebut, tetapi Pengadilan Banding akan mempertimbangkan ulang permintaan pemerintah setelah menerima lebih banyak informasi.
Dalam putusannya, Pengadilan Banding San Francisco menyatakan belum akan memutuskan apakah akan mencabut putusan hakim federal distrik Seatle seperti yang diminta pemerintah AS atau tidak, sampai menerima laporan-laporan dari kedua belah pihak. Batas waktu untuk penyerahan dokumen tambahan ini adalah Senin (6/2) waktu AS.
“Kami akan melengkapi dan akan memenangkan gugatan ini,” kata Wakil Presiden AS, Mike Pence.
Trump mengecam putusan Pengadilan Banding yang menangguhkan kebijakan kontroversialnya dari tujuh negara muslim itu. Dia menilai putusan itu sebagai hal “konyol” dan berjanji untuk membalikkan penangguhan itu.
Sebelumnya, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) atas nama pemerintah pada Sabtu malam (4/2) mengajukan banding untuk memulihkan executive order yang diterbitkan Trump setelah ditangguhkan oleh putusan hakim federal dari distrik Seatle, James Robart, pada Jumat (3/2). Pengadilan Banding tidak diberikan tenggat waktu untuk memutus masalah ini, tetapi menyusul gentingnya kasus ini, Pengadilan Banding San Francisco saat ini diharapkan untuk bertindak cepat.
Sementara itu, hingga Minggu (4/2) waktu setempat, Trump masih menumpahkan kekecewaannya atas putusan Robart. Dia mencemooh Robart dengan menyebutnya so-called judge, yang ditujukan untuk merendahkan.
“Saya tidak habis pikir seorang hakim menempatkan negara kita dalam bahaya. Jika ada sesuatu yang terjadi, salahkan dia dan sistem pengadilan,” kata Trump. Wakil Presiden AS, Pence, membela Trump, meskipun sejumlah politisi Partai Republik mendesak Trump agar menghindari mengeluarkan hal-hal yang menimbulkan kontroversi. uci/Rtr/P-4
