Pendapatan Masyarakat Lapisan Bawah Turun Tajam

» Angka Kemiskinan pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen dari total penduduk.

» Ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok harus dijaga.

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada pekan kedua Maret lalu menyebab­kan pemerintah mengambil berbagai langkah antisipasi seperti pembatasan pergerakan manusia dan barang yang berdampak pada aktivitas ekonomi ma­syarakat. Langkah tersebut berkontri­busi pada meningkatnya angka kemis­kinan pada Maret menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen dari total pendu­duk. Jumlah penduduk miskin itu ber­tambah 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019 yang tercatat 24,79 juta jiwa dan dibanding Maret tahun lalu bertambah 1,28 juta jiwa.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, dalam keterangan secara daring di Jakarta, Rabu (15/7), menga­takan meningkatnya angka kemiskinan tersebut jika dilihat dari hasil survei so­sial demografi karena pandemi memba­tasi aktivitas semua lapisan masyarakat, sehingga pendapatan menurun.

Menurut dia, sejak pandemi Covid -19 di Indonesia, pihaknya melakukan survei dan hasilnya menunjukkan 70 persen masyarakat berpendapatan ren­dah atau kurang dari 1,8 juta rupiah per bulan mengaku pendapatanya me­nurun, sedangkan tiga dari 10 masyara­kat dengan pendapatan di atas 7,2 juta rupiah per bulan juga mengaku pen­dapatannya turun.

“Artinya, pandemi menghantam se­luruh lapisan masyarakat dengan catat­an dampaknya jauh lebih dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penu­runan pendapatan juga tecermin dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama (Q1-2020) di mana konsum­si melambat menjadi 2,8 persen dari biasanya 5 persen.

Menaggapi peningkatan kemiskinan itu, Peneliti Center for Strategic and In­ternational Studies (CSIS), Fajar B Hi­rawan, mengatakan kondisi itu sudah diprediksi sebelumnya karena perlam­batan ekonomi sudah terjadi sejak 2018.

“Badai Covid-19 ini makin memper­parah dan langsung berdampak ke ke­miskinan dan pengangguran di Indone­sia,” kata Fajar kepada Koran Jakarta.

Pelambatan ekonomi dan Covid-19, jelasnya, mengakibatkan penurunan pendapatan yang sangat signifikan, se­hingga menarik kelompok masyarakat yang rentan miskin berubah status dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah menjadi miskin.

Daya Beli

Selain itu, sektor informal yang ba­nyak digeluti oleh mayoritas masyarakat kelompok rentan itu juga mulai bergejo­lak di awal 2020, khususnya sektor trans­portasi sehingga pendapatannya turun signifikan.

“Sementara bantuan sosial (Bansos) yang bisa jadi bantalan baru digelontor­kan pada April 2020, jadi wajar ada pe­ningkatan angka kemiskinan,” kata Fajar.

Untuk menahan angka kemiskinan tidak terus meningkat, pemerintah, je­las Fajar, harus mampu menjaga stabili­tas harga, khususnya harga barang ke­butuhan pokok atau pangan.

Selain itu, di sisi demand, perlu di­jaga daya beli masyarakat dengan mem­berikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) ataupun paket sembako tanpa ada persyaratan khusus kepada masyarakat yang terdampak se­cara ekonomi.

“Penyaluran bantuan tersebut juga harus cepat dan tepat menyasar ke­lompok masyarakat yang terdampak tadi,” paparnya.

Dihubungi secara terpisah, peng­amat ekonomi, Abdul Manap Pulungan, mengatakan selain disebabkan dampak Covid-19 meningkatnya angka kemis­kinan juga dipengaruhi oleh ketersedia­an pangan di dalam negeri yang belum cukup baik.

“Walaupun inflasi cenderung stabil, tetapi inflasi kita masih tinggi sementara orang yang berpenghasilan menegah ke bawah itu sangat sensitif terhadap harga pangan karena dua pertiga penghasilan mereka digunakan untuk membeli pa­ngan,” kata Manap.

Dengan penanganan wabah yang be­lum bisa dipastikan kapan berakhir, dia yakin angka kemiskinan akan melonjak signifikan dibanding Maret 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani In­drawati, mengakui kenaikan angka ke­miskinan itu melampaui prediksi peme­rintah pada kisaran 1,2 juta jiwa akibat kontraksi ekonomi seiring dengan kebi­jakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Memang yang terdampak banyak adalah Usaha Mikro Kecil dan Mene­ngah (UMKM) dan kelompok paling ba­wah,” kata Menkeu. n uyo/E-9