Rp 2,3 Triliun Tersedot Belanja Pegawai
Orangtua siswa sepertinya harus siap-siap kembali membayar sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Program sekolah gratis yang diberlakukan sejumlah kabupaten/kota terancam terhenti, menyusul peralihan kewenangan pendidikan menengah atas ke pemerintah provinsi.
Pasalnya, pelimpahan kewenangan itu tidak dibarengi dukungan anggaran oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, Pemprov Sumbar harus menanggung gaji guru Rp 2,3 triliun dari total rancangan APBD 2017 sebesar Rp 6,1 triliun. Akibatnya, belanja tidak langsung jauh lebih besar dari belanja langsung atau pembangunan.
”Ini konsekuensi dari peningkatan alokasi belanja pegawai yang signifikan akibat peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi,” tegas Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat menyampaikan nota jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi di DPRD Sumbar, Senin (14/11).
Mantan Bupati Pesisir Selatan itu mengalkulasi peningkatan alokasi belanja pegawai sebesar Rp 1,6 triliun atau naik 221, 52 persen dari alokasi belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp 741,6 miliar. Dengan begitu, total belanja pegawai tahun 2017 menjadi Rp 2,3 triliun.
Peningkatan alokasi belanja pegawai itu berasal dari gaji dan tunjangan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kematian, kecelakaan kerja dan tambahan penghasilan. “Ini otomatis menggerus alokasi belanja langsung,” tukasnya.
Dalam RAPBD 2017, sejumlah fraksi di DPRD meminta Pemprov mengkaji secara mendalam kebutuhan belanja pegawai yang harus disediakan provinsi, terutama bagi pegawai yang kewenangannya beralih ke provinsi.
”Provinsi segera melakukan pengkajian kembali secara cermat dan mendalam terhadap kebutuhan belanja pegawai. Begitu juga honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) yang selama ini dibiayai kabupaten dan kota,” jelasnya.
Nasrul Abit mengakui Pemprov kedodoran mencari anggaran pengelolaan SMA/SMK mulai tahun depan. Menyikapi hal itu, Pemprov melakukan efisiensi dan rasionalisasi berbagai belanja dan kegiatan yang tidak mendesak. Penggunaan anggaran fokus pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengkritisi turun tajamnya belanja langsung pada RAPBD 2017, Wagub kembali menegaskan semua itu dampak dari peralihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Ini akibat pengalihan kewenangan tadi, makanya belanja langsung turun drastis tergerus belanja tidak langsung,” katanya. Dalam penyusunan RAPBD 2017, Pemprov wajib memprioritaskan alokasi anggaran pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Dalam bidang pendidikan, kata Nasrul Abit, Pemprov mengkaji ulang pendidikan gratis SMA/SMK yang diterapkan kabupaten/kota karena kemampuan keuangan provinsi sangat terbatas.
“Saat ini, Pemprov tengah mendata secara intensif GTT (guru tidak tetap) dan PTT (pegawai tidak tetap) yang dialihkan kewenangannya,” sebut Nasrul Abit.
Untuk gaji guru SMA/SMK yang PNS daerah, kata Wagub, sudah dialokasikan anggarannya sesuai data jumlah guru SMA/SMK yang disampaikan Dinas Pendidikan Sumbar.
Sedangkan gaji guru honorer dan pegawai honorer sekolah, diambil kebijakan sementara dengan penyediaan anggaran Rp 14, 6 miliar jelang diterbitkannya kebijakan baru.
Untuk biaya operasional sekolah, disediakan anggaran Rp 16,5 miliar karena keuangan daerah sangat terbatas. “Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat,” ujar Nasrul Abit .
Data Pemprov, jumlah PNSD yang dialihkan ke provinsi pada Dinas Pendidikan sebanyak 13.495 orang. Ditambah 45 orang pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya, terdapat 438 dari Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi 23 orang, Dinas Energi Sumber Daya Mineral 37 orang.
Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan 17 orang. Sedangkan jumlah GTT dan PTT pada SMA/SMK sebanyak 2.064 orang.
Pada RAPBD 2017, Pemprov memprioritaskan penyelesaian pembangunan proyek fisik yang terbengkalai. “Untuk pembangunan baru akan kita kaji lagi mengingat anggaran terbatas,” ujar Wagub usai paripurna.
Menurutnya, tahun 2017 merupakan masa transisi bagi Pemprov setelah peralihan kewenangan. Namun, Wagub optimistis kondisi keuangan akan membaik dan berjalan normal lagi tahun 2018. “Segala sesuatunya terus dimatangkan,” katanya.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim usai paripurna mengatakan, DPRD bersama Pemprov optimistis APBD 2017 ditetapkan akhir November. “Kita optimistis lah Ranperda APBD 2017 ini ditetapkan akhir November ini,” kata dia.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Erizal Gani menuturkan, rencana penghapusan program pendidikan gratis 12 tahun dalam RAPBD 2017 merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan di Sumbar.
“Seharusnya, pendidikan menjadi prioritas utama dalam rancangan APBD, keberpihakan pemerintah dalam dunia pendidikan harus jelas, jangan sampai anggarannya diganggu. Harusnya, ya anggaran lain yang dikurangi,” ujarnya.
Dia meminta rencana itu harus dikaji ulang dengan melibatkan semua komponen masyarakat yang mengerti persolan pendidikan. Jangan sampai demi kepentingan lain, dunia pendidikan dikorbankan.
“Sekolah gratis saja masih banyak masyarakat daerah tertinggal yang tidak bersekolah. Apalagi kalau wajib belajar 12 tahun dihapuskan. Seharusnya, sebelum ketok palu APBD 2017, Pemprov perlu mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk membahasnya. Jangan sampai kita semakin tertinggal karena kebijakan berjalan mundur,” ujarnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
