Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta pemerintah terutama Kementerian Perdagangan merealisasikan janjinya untuk menstabilkan harga minyak goreng dengan kisaran Rp14 ribu per liter. Apalagi pengendalian harga minyak goreng ini perintah Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.
“Pak Menteri Perdagangan yang baru dilantik ini kan mengklaim telah mengetahui penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional mahal. Beliau sudah berjanji akan menyelesaikan persoalan harga minyak goreng hingga selesai sesuai harapan rakyat, oleh karena itu, kita di DPR maupun rakyat di berbagai forum mesti mengingatkan karena janjinya selesai satu hingga dua bulan ke depan,” tutur Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menyebut, bahwa persoalan komoditas pangan ini bukan hanya minyak goreng. Hanya saja yang sangat mencolok adalah minyak goreng yang mahal sudah sekian lama. Hampir satu tahun tanpa ada penyelesaian. Hal yang menjadi keanehan terkait minyak goreng ini karena Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tapi rakyatnya menghadapi harga minyak goreng mahal.
Nevi mengingatkan, seperti diketahui, sejak akhir Mei 2022, Presiden Jokowi telah menunjuk penanggung jawab untuk mengatasi sengkarut kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok. Menteri Perdagangan (Mendag) jadi penanggung jawab perkembangan harga barang dan jasa.
“Saya meminta, pengendalian harga minyak goreng ini dapat segera terealisasi. Dan yang tidak kalah penting, pengendalian harga ini mesti menjangkau seluruh pelosok masyarakat Indonesia,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini meminta, agar pemerintah benar-benar serius dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng. Jangan sampai persoalan ini terlalu berlarut-larut, karena bisa menyengsarakan rakyat. Menurutnya, bukan hanya harga minyak goreng saja yang mahal, tapi komoditas pangan lainnya seperti cabai, dan telur juga terpantau mahal.
“Rakyat menunggu reshuffle kabinet ini ada dampak signifikan bagi rakyat banyak. Seharusnya pergantian Mendag memberikan solusi bagi stabilitas harga pangan nasional. Masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan minyak goreng murah merupakan kelompok yang menantikan dampak dari reshuffle, termasuk pelaku UMKM yang sangat terbantu ketika minyak goreng murah,” tukasnya. (rel)
