Ada beberapa pekerjaan rumah terkait Rencana Aksi untuk meningkatkan kolaborasi antar regulator obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mewujudkan kemandirian obat dan vaksin serta amanat Deklarasi Jakarta yang perlu segera diimplementasikan.
Pelaksanaan pertemuan ke-2 Regulator Obat negara anggota OKI, pembentukan steering committee, working group/kelompok kerja obat palsu dan substandar, pembentukan forum komunikasi Islamic Advisory Group terkait vaksin halal, serta peningkatan kapasitas Regulator Obat negara anggota OKI merupakan topik agenda yang disampaikan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito saat bertemu dengan Assistant Secretary General OIC for Administration and Finance Affairs, Dubes Musa Kulaklikaya OKI di markas besar OKI di Jeddah, Rabu 2 Oktober 2019.
Pertemuan dengan Sekretariat OKI kali ini digagas Badan POM dengan tujuan untuk membahas tindak lanjut implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi yang merupakan hasil The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from Organization Islamic Cooperation (OIC) Member States.
Penny K. Lukito mengatakan bahwa sudah hampir setahun forum Regulator Obat negara anggota OKI tersebut berlalu, perlu segera disiapkan rencana pertemuan ke-2 pada tahun 2020.
“Sekjen OKI diingatkan untuk segera berkonsultasi dengan negara anggota OKI dalam kaitan ini agar terdapat kesepakatan negara yang akan menjadi tuan rumah berikutnya,” kata Penny K. Lukito.
Buktikan Komitmen Visi Presiden Jokowi
Asisten Sekjen OKI Musa Kulaklikaya menyatakan Sekretariat OKI sangat mengapresiasi inisiatif Badan POM dan kepemimpinan Kepala Badan POM yang sangat gigih dalam menggagas penyelenggaraan forum Regulator Obat negara anggota OKI. Setelah pertemuan ini, baik Badan POM dan Sekretariat OKI sepakat untuk melakukan upaya bersama guna mewujudkan kemandirian serta akses obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu di negara anggota OKI.
Pada kesempatan ini, Musa Kulaklikaya juga mengusulkan untuk menambahkan topik pengembangan dan pemanfaatan obat herbal/tradisional sebagai terapi komplemen. Penny K. Lukito menyambut baik usulan tersebut mengingat Indonesia merupakan negara dengan biodiversity terbesar kedua di dunia. Selain itu pengembangan obat herbal berbasis riset di Indonesia sudah dikembangkan oleh beberapa Industri Farmasi dan Badan POM telah memiliki sistem regulatori obat herbal/tradisional.
Sejalan dengan prioritas pengembangan industri obat herbal, jamu dan fitofarmaka di Indonesia, maka Indonesia siap untuk di depan mendorong inisiatif ini dalam forum NMRAs OKI.
Kunjungan Badan POM ke markas besar Sekretariat OKI ini merupakan komitmen Badan POM untuk mewujudkan visi Indonesia 2019-2024 yang telah disampaikan pada pidato pertama Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo.
“Kami berharap peningkatan kerja sama Badan POM dengan otoritas obat dan makanan berbagai negara dan organisasi internasional akan meningkatkan peran strategis Indonesia serta meningkatkan akses pasar/ekspor Obat dan Makanan ke pasar internasional.” kata Kepala Badan POM Penny Lukito.
