Jakarta (ANTARA News Sumsel) – Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan masuknya beras impor agar jangan sampai mengganggu hasil panen petani di berbagai daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilis, Selasa, menginginkan pemerintah dapat saling menyinkronkan data antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, sehingga tidak terjadi pasokan yang berlebihan di tengah masuknya beras impor oleh Bulog.
Menurut dia, masuknya beras impor tersebut merupakan hal yang disesalkan karena produk itu dinilai tidak sebaik beras yang dihasilkan petani.
Politisi Gerindra itu berpendapat, pasokan yang berlebihan juga bakal mengakibatkan menurunnya harga gabah yang juga bisa mengakibatkan tidak kondusifnya sektor pertanian.
Untuk itu, ia menginginkan pemerintah ke depannya agar berhati-hati dan jangan sampai terjadi lagi terjadinya masuknya beras impor di tengah harga beras yang relatif normal serta produksi yang melimpah.
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengingatkan bahwa ketidakakuratan data pangan sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan.
Menurut Hizkia Respatiaddi, hal itu bisa disebabkan antara lain parameter pengambilan sampling yang sudah ketinggalan zaman, ketidakcermatan enumerator (pengambil data) dan juga ketidakakuratan jawaban narasumber.
Selain itu, ujar dia, panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan.
Hizkia berpendapat bahwa perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lainnya di Tanah Air sudah sering terjadi.
Tetapi, lanjutnya, masalah ini tidak juga menemukan solusi dan malah berulang lagi. Permasalahan ini kembali dibahas seiring dengan kebijakan impor yang diambil pemerintah terhadap suatu komoditas.
Padahal, sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan, dan juga mengetahui kondisi petani.
