Upaya pemerataan telekomunikasi di Kabupaten Solok, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI melakukan tinjauan lapangan di titik blank spot, Rabu (9/11).
”Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta beberapa provider dan operator turun langsung survei ke lapangan. Daerah yang dikunjungi adalah Nagari Bukitbais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi,” ujar Bupati Solok, Epyardi Asda.
Ia menyebut, permasalahan akses internet sudah menjadi kebutuhan, dan ini merupakan momentum yang bagus. Dikarenakan perubahan anggaran masih belum ketok palu, oleh karena itu untuk pembangunan BTS di daerah blank spot bisa dimasukkan ke perubahan anggaran.
”Saya telah meminta Dinas Kominfo bergerak cepat, agar nantinya tower yang akan dibangun tersebut, bisa dimasukkan ke dalam rancangan perubahan anggaran yang masih belum ketok palu,” tambahnya.
Staf Ahli Bupati Solok, Mulyadi Marcos menyebutkan, Diskominfo telah berjuang untuk mengatasi masalah blank spot yang ada di 24 titik yang terdiri dari 7 kecamatan dan 24 nagari. Permasalahannya, yang dibantu untuk BTS bisa melalui Bakti Kominfo, dengan syarat daerah tersebut 3T, dan sebenarnya di Kabupaten Solok masih ada daerah 3T yaitu Tigolurah. Namun untuk hal yang tidak diketahui, daerah Tigolurah ini sudah tidak menjadi daerah 3T.
”Untuk solusinya, daerah bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun tower dimana daerah tersebut menyediakan lahan dan nantinya pemda akan bekerjasama dengan operator untuk membangun BTS,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Penny Radjendra menjelaskan tugas dari Kemenko Polhukam adalah korsidal (koordinasi, singkronisasi dan pengendalian). ”Khususnya dalam konteks pembangunan telekomunikasi ini seperti yang ada di daerah ini, telah terjadi blank spot sehingga Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan stakeholders, provider, operator, Kadis Kominfo dan Menkominfo. Memang secara teknis ini di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembangunan sarana teknis,” jelasnya.
Dikatakannya, berdasarkan pembicaraan dengan bupati beserta rekan-rekan operator, bahwa bupati telah mengambil keputusan untuk rencana membangun BTS untuk memperkuat akses internet. Pemerintah sangat mendorong masalah ekonomi digital ini, sangat disayangkan bahwa hasil UKM dan hasil bumi tidak bisa diekspose terkendala akses jaringan yang tidak ada.
”Yang lebih mengkhawatirkan nanti hasil produk bisa diklaim orang lain dan kita yang di nagari tidak tahu apa-apa. Saya harap dengan platform digital yang telah baik bisa meningkatkan ekonomi masyarakat beserta SDM-nya,” tutupnya. (frk)
