YOGYAKARTA – Keberadaan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Universitas Gadjah Mada diharapkan mampu membantu mengungkap kejahatan perusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di Indonesia. “Kita ingin ada laboratorium forensik kejahatan hutan dan lingkungan sehingga memiliki data yang lengkap dalam mengungkap kejahatan tersebut sehingga penegakan hukum berjalan lancar,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, seusai meresmikan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB), di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (26/9).
Menurut Siti, selama ini oknum perusahaan dan perseorangan sangat sulit dijerat ke meja hijau atas kejahatan lingkungan yang telah dibuatnya. Oleh sebab itu, kata dia, laboratorium tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah dalam membawa kasus perusakan lingkungan dan perusakan hutan ke meja hijau.
Siti juga berharap klinik lingkungan tersebut dapat menyedikan data teoretis, empiris, hingga praktis dalam pemetaan kondisi lingkungan. Selain itu, hasil kajian dan riset mengenai lingkungan dari klinik tersebut juga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan isu perubahan iklim dan pemanasan global.
“Kita ingin ada sebuah riset tentang hasil perubahan kondisi lingkungan kita dalam kontribusinya menjaga kondisi perubahan iklim,” kata dia. Dekan Fakultas Geografi UGM, Aris Marfai, mengatakan pendirian klinik lingkungan dan mitigasi bencana itu bertujuan merespons berbagai persoalan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
“Kita mencoba berkontribusi dengan menyiapkan klinik lingkungan dan mitigas bencana ini,” kata dia. Menurut Marfai, dalam laboratorium klinik lingkungan UGM ada berbagai hasil riset dan data tentang geomorfologi lingkungan, citra satelit, sistem informasi geografis, kartografi, dan berbagai fasilitas dan teknologi serta kantor kerja sama riset. “Kami siap kerja sama dengan KLHK untuk menyelesaikan berbagi permasalahan yang terkait kerusakan lingkungan,” kata dia.
Kondisi Kritis
Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya juga menyebutkan bahwa 34 juta hektare dari 190 juta hektare total luas daerah aliran sungai di Indonesia dalam kondisi kritis. Dari jumlah DAS dengan kondisi kritis tersebut, sebanyak 15 DAS menjadi prioritas pemerintah untuk diperbaiki hingga 2019. Sebanyak 15 DAS itu di antaranya adalah DAS Asahan, DAS Musi, DAS Cisadane, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Brantas, dan Kapuas.
Siti mengakui pelaksanaan pengembalian kondisi lingkungan DAS yang kritis tidak mudah kendati secara dokumen sudah ada kerja sama antara pemerintah pusat, dirjen dan pemda. Perbaikan DAS juga diakui membutuhkan anggaran yang besar. “Jika tergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat sulit, kita melakukan pendekatan berbeda dengan melibatkan masyarakat dan swasta,” kata dia. Kerusakan DAS, kata dia, selama ini berkontribusi memberikan dampak pada bencana lingkungan, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. YK/E-3
