Ketahanan Pangan I Tanah Sawah dari Endapan Aluvial Tersebar di Seluruh Indonesia
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tiga menteri untuk bersama-sama membangun kawasan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketiga menteri yang ditugaskan itu, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Hal itu diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (24/6).
Menurut Basuki, semula ada tiga alternatif yang diajukan, yaitu Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Namun Presiden, kata Basuki, memutuskan memilih lokasi di Kalteng. “Ini tidak ada gambutnya. Ini adalah tanah aluvial,” kata Basuki.
Menurut hasil penelitian BH Prasetyo dan D Setyorini dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor, menyebutkan tanah sawah dari endapan aluvial tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, karena bahan penyusunnya merupakan hasil pengendapan dari proses-proses erosi maupun pelapukan di daerah hulu sungai atau daerah yang posisinya lebih tinggi, pada jarak jauh maupun dekat.
Pada umumnya, semakin jauh posisi endapan aluvial dari sumber bahan yang tererosi, sifat dari tanah sawah yang terbentuk akan semakin bervariasi, sedangkan semakin dekat dengan sumber bahan tererosi sifat tanah sawahnya semakin homogen. Kandungan dan jenis mineral mudah lapuk yang merupakan sumber hara penting pada tanah sawah ini dipengaruhi oleh bahan asal dari endapan aluvial.
Di antara bahan asal endapan aluvial tersebut, hasil rombakan dari bahan volkan yang bersifat intermediat hingga basis merupakan bahan yang paling banyak menghasilkan hara. Kendala yang banyak dijumpai pada tanah sawah aluvial adalah kemasaman dan miskin kandungan hara atau sumber hara tanah.
Pemupukan berimbang yang didasarkan pada uji tanah merupakan cara terbaik mengelola tanah sawah aluvial. Untuk daerah yang sudah mempunyai peta status hara P dan K pada skala 1:50.000, rekomendasi pemupukan hara makroprimer dapat mengacu pada peta tersebut, sedangkan untuk daerah yang belum dipetakan harus dilakukan analisis uji tanah. Pengembalian jerami ke petak sawah sangat direkomendasikan karena pengembalian jerami dapat menghemat penggunaan pupuk, terutama kalium (K).
Sungai Barito
Lebih lanjut, Menteri PUPR menjelaskan bahwa proyek yang bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito itu meliputi lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, paparnya, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare. Namun untuk saat ini masih fokus di 165 ribu hektare.
Lahan seluas 165 ribu hektare itu, tambahnya, sudah pernah dibuka sebagai persawahan dan ada jaringan irigasinya, namun tidak terawat dengan baik.
Soal keterlibatan menteri BUMN dan Menteri Pertahanan, Basuki mengatakan BUMN diharapkan bisa berperan lebih luas. Demikian juga dengan Menteri Pertahanan yang dianggap penting membuat ketahanan negara tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari nonmiliter khususnya ketahanan pangan.
“Dengan menggerakkan BUMN, Menhan juga termasuk untuk bisa ikut karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan nonmiliter,” kata Basuki.
Menanggapi keikutsertaan Menteri Pertahanan, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Gunawan, mengatakan keamanan pangan sangat berkaitan dengan keamanan nasional, malah lebih utama dibanding dengan alutsista.
“Strategi Presiden Jokowi sudah bagus, keamanan pangan itu utama sebelum persenjataan itu tak terpisah dari keamanan nasional. Kalau perut lapar bagaimana bisa aman,” kata Gunawan.
Demikian juga dengan Menteri PUPR, untuk membangun infrastruktur pendukung seperti irigasi. “Kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana bisa bangun pertanian di lahan baru,” kata Gunawan.
Presiden juga melibatkan menteri BUMN karena perusahaan yang berada di bawah naungannya diharapkan bisa mengerjakan lahan tersebut dan sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang BUMN yang memprioritaskan kelas bawah dan perdesaaan.
Tiga kombinasi menteri itu dinilai tepat, namun yang menimbulkan banyak pertanyaan adalah tidak dilibatkannya Menteri Pertanian.
Sebelumnya, Menteri Pertanian menyampaikan data bahwa cadangan beras nasional sebanyak 6,1 juta ton. “Enam juta ton itu dari mana? Bisa saja itu dari impor. Kalau impor, itu bukan tugas Menteri Pertanian. Tugas Mentan utamanya meningkatkan produksi pangan nasional sesuai amanat UU Pangan,” katanya.
Dia pun menyoroti peran Menteri Perdagangan yang seharusnya tahu persis kebutuhan pasar, kemudian mengganti (substitusi) impor menjadi produksi nasional dan mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa.
“Kalau tugas Mendag seharusnya meningkatkan ekspor, bukan malah menghabiskan devisa dengan impor. Kalau tidak dilaksanakan kan bertolak belakang dengan UU, berarti tidak sesuai dengan tugas,” tegas Gunawan.
Sebab itu, dia mengimbau agar Mentan dan Mendag mendukung kebijakan Presiden Jokowi mengupayakan ketahanan pangan dengan membangun food estate. n SB/ers/uyo/E-9
