Di Sumbar, Kapolda Serahkan Penghargaan
Pembenahan internal masih menjadi pekerjaan rumah kepolisian di usianya yang ke-71 tahun ini. Selain perilaku koruptif, arogansi sejumlah oknum polisi saat menggunakan kewenangannya juga masih menjadi sorotan. Polri diharap lebih banyak berbenah, mengingat institusi tersebut mulai mendapatkan kepercayaan kembali dari publik.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin upacara Hari Bhayangkara di Lapangan Monas, kemarin (10/7). Ada lima instruksi yang diberikan Jokowi sebagai pekerjaan rumah. “Tekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan,” ujarnya.
Dia tidak ingin hal-hal negatif itu menjadi cacat Polri, mengingat sejumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin meningkat. Kepercayaan itu harus dijawab Polri dengan kinerja dan pelayanan publik yang jauh lebih baik.
Sebagai gambaran, tutur Jokowi, Polri sudah dinilai mampu mengamankan sejumlah gawe besar tahun ini. Di antaranya pilkada serentak 2017 di 101 daerah, pengamanan Ramadhan dan mudik Lebaran.
Selama Ramadhan, situasi kamtibmas tergolong kondusif sehingga masyarakat bisa nyaman beribadah. “Lalu lintas mudik lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis, dan harga-harga kebutuhan pokok juga stabil,” lanjut Presiden 56 tahun itu.
Kapolri jenderal Tito Karnavian menjelaskan, pihaknya memang sengaja memundurkan jadwal peringatan Hari Bhayangkara tahun ini. “Karena ada arus mudik dan balik, semua konsentrasi di lapangan sehingga diundur tanggal 10 Juli,” ujarnya.
Saat ini, Polri memiliki total 423.624 personel. Mereka tersebar di pusat, 33 polda, 461 polres, 4.872 polsek, dan perwakilan di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Dua tahun belakangan, dibentuk dua Polda baru, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat, Juga, delapan Polda ditingkatkan statusnya menjadi polda tipe A yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal, termasuk Polda Sumbar.
Mengenai instruksi Presiden, Tito berjanji berupaya lebih keras. “Kami sudah punya program pencegahan dan penindakan, termasuk saber pungli untuk internal,” terangnya. Begitu pula dengan program laporan LHKPN hingga aturan mengenai pembelian barang mewah.
Begitu pula dengan arogansi dan penggunaan kekerasan secara berlebihan. “Orang sudah menyerah, mereka tidak boleh dikerasi,” lanjut alumnus Akpol 1987 itu. Tapi kalau si tersangka mengancam petugas yang bisa membahayakan nyawa, maka petugas diizinkan membela diri maupun anggotanya. Tito memastikan sebagian instruksi tersebut suidah dilaksanakan, dan sebagian lagi akan dirumuskan tindak lanjutnya.
Di sisi lain, Tito juga mengisyaratkan tidak akan menjalankan masa jabatannya secara penuh. Tito lahir pada 26 Oktober 1964. Saat ini dia berusia 52 tahun, dan baru akan pensiun pada akhir Oktober 2022. “Terlalu lama, tidak baik untuk organisasi, tidak baik bagi saya sendiri,” tuturnya.
Bagi organisasi, Polri butuh penyegaran dan pimpinan baru. Bila dia menjabat selama enam tahun, akan timbul kejenuhan pada organisasi, anggota, maupun dia sendiri. Apalagi kapolri merupakan jabatan yang tingkat stresnya tinggi. Karena itu, pada waktu yang dirasa tepat, kemungkinan dia akan mengajukan pensiun dini.
Tito memastikan tidak akan terjun ke politik, karena tingkat stresnya juga tinggi dan berpotensi melahirkan musuh. Di negara-negara lain, hal itu sudah lumrah, terlebih bila yang bersangkutan merasa sudah berbuat banyak. “Saya juga punya hak untuk menikmati hidup bersama keluarga saya dalam kehidupan yang less stressfull,” tambahnya.
Peringatan Hari Bhayangkara kemarin dihadiri sedikitnya 2.408 personel Polri dari berbagai kesatuan. Dalam kesempatan itu pula, ditunjukkan berbagai atraksi yang bertkaitan dengan pelayanan polri. Seperti pengawalan menggunakan moge, hingga pengawasan udara menggunakan paragliding.
Kapolda: Waspadai Terorisme
Di Padang, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal kepada wartawan seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Imam Bonjol Padang, kemarin (10/7) menegaskan bahwa ancaman terorisme menjadi atensi Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar. Ajaran menyimpang yang bermuara pada pergerakan teroris harus ditindak dan dibasmi.
“Ancaman terorisme juga patut diwaspadai di Sumbar, meski kemungkinannya kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa,” sebut Irjen Pol Fakhrizal. Untuk itu, celah masuknya ajaran menyimpang yang muaranya pada gerakan teroris harus ditutup karena bisa membahayakan masyarakat.
Fakhrizal mencontohkan kasus penyebaran selebaran berlambang ISIS di salah satu masjid di Bukittinggi pada 7 Juli lalu. Menurutnya, pelaku adalah orang iseng. Meski begitu, perbuatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat. “Kemungkinan pelakunya orang iseng, tapi kasusnya tetap kita dalami,” tegas Fakhrizal.
Dalam kesempatan itu, Polda Sumbar menyerahkan piagam penghargaan kepada sembilan tokoh yang dinilai berperan aktif dalam membantu tugas pokok Polri di lingkungan Polda Sumbar. Di antaranya, Rektor Unand Prof Tafdil Husni, Rektor UNP Prof Ganefri, Rektor UIN Imam Bonjol Dr Eka Putra Wirman, Rektor Unes Prof Andi Mustari Pide, dan lainnya. Selain itu, Kapolda juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pos Siskamling Terbaik se-Sumbar.
Peringatan HUT ke-71 Bhayangkara ini juga dilaksanakan Polres se-Sumbar. Di Solok Selatan (Solsel), peringatan HUT ke-71 Bhayangkara diisi dengan atraksi Perguruan Silat Harimau Putih Solsel, salah satunya atraksi tahan banting dilempar batu seberat 20 kg.
Sementara itu, Pemprov Sumbar juga berkomitmen berada di barisan paling depan melawan teroris. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar terus berupaya melakukan pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan adanya kelompok terorisme dan radikalisme di Sumbar.
“Kami tetap pantau ormas-ormas yang ada, kemudian ISIS, itu fokus utama kita. Karena diyakini mereka memiliki latar belakang paham keagamaan, mulai Islam moderat, liberal, hingga beraliran garis keras,” ujar Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir saat diwawancara beberapa waktu lalu. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
