Jakarta (ANTARA News Sumsel) – BUMN PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa pasokan pupuk terjamin karena pendistribusian pupuk bersubsidi telah dilakukan sesuai dengan regulasi di dalam peraturan pemerintah yang berlaku.
“Kami selaku Pupuk Indonesia taat kepada peraturan pemerintah, dalam menjalankan amanah untuk pendistribusian pupuk sesuai prinsip 6 Tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga,” kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Tossin Sutawikara dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Dia mencontohkan, pasokan pupuk di Jawa Timur saat ini cukup aman untuk kebutuhan hingga 6 minggu ke depan, karena stok pupuk di gudang-gudang kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur, saat ini sebesar 347.456 ton atau tiga kali lipat lebih dari ketentuan minumum sebesar 109.252 ton.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, hingga 8 Maret 2018, stok di provinsi Jawa Timur untuk pupuk urea di gudang saat ini mencapai 161.003 ton, NPK sebesar 95.967 ton, SP-36 sebesar 18.869 ton, ZA sebesar 36.210 ton dan Organik sebesar 35.406 ton, keseluruhannya siap disalurkan ke 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Jadi, dapat dikatakan stok urea mencukupi permintaan para petani sepanjang masa tanam ini, apalagi pasokan relatif lancar. Dalam menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, pemerintah menerapkan sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara tertutup dengan mempergunakan sistem distribusi dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” paparnya.
Tossin menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/SR.310/12/2017 bahwa untuk dapat memperoleh pupuk bersubsidi petani agar tergabung dengan kelompok tani dan menyusun RDKK.
“Pupuk bersubdisi itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan kami distribusikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan,” katanya.
Tossin menambahkan mengenai keluhan petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, karena masih ada sebagian petani yang belum menyusun RDKK sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, termasuk juga sejumlah petani LMDH.
Untuk menanggulangi hal ini PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan Anggota Holding Pupuk untuk menyediakan pupuk non subsidi di Kios Resmi, termasuk menyosialisasikannya kepada masyarakat, bahwa seandainya pun belum menyusun RDKK sehingga tidak termasuk dalam Kelompok Tani, Petani dimaksud masih dapat membeli pupuk dengan harga komersial.
Sesuai ketentuan Kementerian Pertanian, produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok sampai untuk kebutuhan dua minggu ke depan namun pada prakteknya, Pupuk Indonesia menyiapkan Stok setara dengan stok untuk satu bulan ke depan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pada saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo mengaku sering mendapat keluhan dari petani mengenai ketersediaan dan mahalnya harga pupuk.
“Saya sering dengar itu, pupuknya mahal dan barangnya tidak ada. Di sini ada Bu Menteri BUMN, biar mendengarkan kalau pupuk mahal dan barang tidak ada, padahal dari PT pupuk barang harusnya ada, ini yang dicari Bu Menteri ke mana barang itu?” kata Presiden Joko Widodo di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3).
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah pejabat lainnya menghadiri pembagian SK Perhutanan Sosial sekaligus panen jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur.
“Saya tadi di kebun jagung juga sudah sampaikan, ini tolong dicari barangnya mana, petani kalau saya turun ke desa katanya pupuknya barangnya tidak ada,” ucap Presiden.
