Realisasi PAD Tahun 2020 Lebih Tinggi dari 2019, Wako Fadly Berterima Kasih Atas Apresiasi DPRD

Realisasi pen­da­pa­tan asli daerah (PAD) ta­hun 2020 lebih tinggi di­ban­dingkan tahun 2019. Hal itu dikemukakan Wali Kota, Fadly Amran, saat me­nyampaikan nota jawa­ban terhadap peman­da­ngan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang­pan­jang atas Ranperda te­n­tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, di Gedung DPRD, Rabu (9/6).

“Berkaitan dengan tang­gapan mengenai PAD, un­tuk tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, kita telah berupaya optimal untuk meningkatkan PAD. Ini dapat dilihat dari rea­lisasi PAD tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” sebut Fadly Amran pada rapat paripurna yang di­pimpin Ketua DPRD, Mar­diansyah, bersama Wakil Ketua, Imbral.

Dipaparkan Fadly Am­ran,  PAD yang diang­garkan sebesar Rp 67.­181.021.098,66 dapat direa­lisasikan sebesar Rp 79.­428.802.696,06 atau 118,23 persen terdiri dari pajak daerah, yang dianggarkan sebesar Rp 7.067.­350.­000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 7.826.867.­948,­00 atau 110,75 persen.

Sememtara untuk ret­ri­busi daerah, yang di­anggarkan sebesar Rp 4.389.233.520,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.656.919.048,15 atau 106,­10 persen. Pendapatan hasil pengelolaan keka­yaan daerah yang dipi­sahkan, yang dianggarkan sebesar Rp 6.313.­227.­292,­00 dan dapat direali­sasi­kan sebesar Rp 6.313.­227.292,00 atau 100,00 per­sen.

Untuk PAD, ujar Fadly Amran,  dianggarkan se­be­sar Rp 49.411.210.286,66 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 60.631.­788­.­407,91 atau 122,71 persen.

Dikatakan Wako Fadly, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya se­mua pihak untuk tetap meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

 ”Untuk meningkatkan PAD ini telah, dilakukan evaluasi rutin pengelola pendapatan untuk mem­bahas permasalahan ter­kait pencapaian penda­patan serta membahas potensi yang ada dari masing-masing OPD. Ke depan tentunya akan te­rus ditingkatkan upaya untuk meningkatkan pen­da­patan secara sig­nifi­kan,” ungkapnya.

Dikatakan Fadly, ber­kenaan dengan perta­nyaan fraksi tentang rea­lisasi penerimaan dana perimbangan sebesar 97,­75 persen, hal tersebut terjadi karena ada bebe­rapa sumber penerimaan dana perimbangan yang mengalami penurunan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi sebesar 89,57 persen. Hal ini menye­suaikan dengan kebijakan alokasi dana pemerintah pusat.

“Sedangkan berkaitan dengan saran dan hara­pan agar kami lebih aktif dalam mendapatkan DAK, hal ini telah diupayakan dengan terus melakukan koordinasi dengan kemen­terian terkait. Tentunya dimasa datang hal ini akan lebih diintensifkan sesuai dengan arah kebijakan pusat dan ketentuan ber­laku,”kata Fadly.

Berkaitan dengan tang­gapan fraksi tentang Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat dicapai sesuai target, namun lebih kecil dibandingkan dengan ta­hun sebelumnya, dijawab Fadly, kondisi ini dipe­ngaruhi adanya peruba­han indikator yang dinilai.

Sementara di tahun 2020, Pemko Padan­g­pan­jang hanya memenuhi syarat untuk satu indi­­kator. Untuk tahun 2021, Pemko berhasil memenuhi syarat untuk dua indikator, se­hingga DID Padang­pan­jang mengalami kenaikan.

 “Menanggapi per­ta­nyaan fraksi perihal be­lanja hibah yang terea­lisasi sebesar 88,70 per­sen, ini disebabkan ada­nya penerima hibah yang tidak mencairkan dana­nya sampai akhir tahun anggaran. Juga lantaran penerima hibah tidak me­rea­lisasikan anggaran hibah secara keseluru­han,”ungkap Fadly.

Terkait keinginan fraksi tentang improvisasi OPD, lanjut Fadly lagi, hal ini sejalan dengan keinginan dirinya agar kepala OPD lebih bisa berinovasi dan berimprovisasi. Sehingga program-program yang ada, dapat dilaksanakan secara maksimal dalam segala kondisi yang diha­dapi, termasuk juga koor­dinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembiayaan pemba­ngu­nan di Padangpanjang.

“Perihal Tim Per­cepa­tan Pembangunan (TPP) dapat kami sampaikan, sepanjang tahun 2020, tim ini memberikan masukan-masukan, baik kepada OPD maupun langsung kepada wali kota dalam upaya percepatan pem­ba­ngunan dan penca­paian visi dan misi wali kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Masukan-masukan dan pandangan dari sudut pandang akade­misi maupun profesional tersebut, sangat mem­ban­tu kami maupun OPD terkait pencapaian RPJ­MD,”kataFadly.

Sehubungan tang­ga­pan fraksi terkait belum maksimalnya target men­sejahterakan masyarakat, Fadly menyampaikan, pe­me­rintah daerah telah berusaha maksimal dalam rangka meningkatkan ke­sejahteraan masyarakat. Namun, Pemko meny­a­dari usaha yang telah dilakukan mungkin dirasa belum cukup, apalagi kon­disi saat ini dalam suasana pandemi Covid-19.

“Untuk itu, ke depan­nya kami akan berusaha lebih optimal lagi agar peningkatan kese­jahte­raan masyarakat dapat dirasakan semua pihak,” ujarnya.

Sebelum menjawab pe­man­dangan umum dari lima fraksi DPRD tersebut, Fadly Amran juga me­nyampaikan ucapan teri­ma kasih atas apresiasi DPRD terhadap capaian kinerja Pemko  terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk kelima kalinya ber­turut-turut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang seda­lam dalamnya atas apre­siasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD atas capaian opini WTP. Hal ini tidak lepas dari perencanaan, pengelolaan serta penga­wasan dan pertang­gung­jawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga prestasi yang kita peroleh atas usaha kita bersama ini, dapat kita pertahankan pada tahun berikut­nya,”tu­tur Fadly.(rmd)