in

Regulasi Genjot Produksi Pangan tak bisa Disamaratakan

Indra Catri: Masing-masing Daerah Punya Kekhasan

Pemerintah tak bisa menyamaratakan penerapan regulasi dalam menggenjot produksi padi, termasuk di Sumbar. Pasalnya, masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam mendorong peningkatan produksi padi yang sudah berlangsung secara turun termurun.    

Hal itu mengemuka dalam Forum Nagari Hebat yang digagas Padang Ekspres Group di aula lantai IV Bank Nagari, Padang, Jumat (7/4). Diskusi yang diformat dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini, kelanjutan dari edisi sebelumnya yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (24/2) lalu.

Salah satu kekhasan itu ditemui di Nagari Kototangah, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam dengan tradisi mangganang-nya. Lewat tradisi yang sudah terjaga secara turun terumurun ini, mampu meningkatkan kesejahteraan petani setempat. 

“Agam memang khas, terkadang regulasi harus tunduk pada tradisi seperti pada tradisi mangganang yang sudah berlangsung puluhan tahun. Jeda waktu antar panen dan menyemai kembali, diselingi dengan penebaran benih ikan selama dua bulan. Makanya, pola tanam tidak bisa empat kali dalam setahun,” terang Bupati Agam Indra Catri saat menjadi pembicara dalam Forum Nagari Hebat. 

Menurut Indra Catri, sebagian besar wilayahnya terdapat kearifan lokal tersendiri, terutama dalam hal bercocok tanam. “Bagi kami, sektor pertanian sudah menjadi pondasi peradaban. Segala jenis industri dan perdagangan bergantung pada pertanian,” ujar bupati yang memasuki periode kedua itu.

Awalnya, lanjut IC —sapaan akrab Indra Catri— produksi pertanian di Agam sudah cukup untuk menghidupi makanan pokok masyarakat. “Namun, kami menargetkan jangkauan hasil panen ini tidak hanya menguasai pasar lokal. Buah jengkol, produksi beras dan buah-buahan diarahkan berkualitas unggul. Petani di Sungaipua sudah mulai melakukan packing dan menjadi penyuplai aneka sayuran. Ini yang penting untuk dikembangkan,” bebernya.

Ditanyakan Nashrian Bahzein sebagai pemandu forum, mengenai dukungan APBD Agam untuk sektor pertanian, Indra Catri menyebut urutan ketiga. Di samping alokasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur, Pemkan Agam memberi porsi untuk bidang pertanian pada prioritas berikutnya.

 “Kami ingin petani Agam dapat bersaing di tingkat lebih luas. Kami temui di lapangan masih ada warga yang tidak makan daging dan minum susu, serta makan ikan. Karena itu, sambil berlari menggenjot mutu hasil produksi, kami juga harus selamatkan kelompok yang mengalami nasib seperti ini. Perhatian kami terbelah antara mengejar impor dan menyelamatkan warga lokal,” tegas IC.

Indra Catri tidak lupa mengapresiasi masukan yang diterimanya dari para stakeholder Pemprov untuk meyakinkannya meningkatkan jam kerja masyarakat Agam. Alhasil, pendapatan per kapita sebesar Rp 13 juta pada tahun 2011, naik menjadi Rp 23 juta di tahun 2016.  “Pendapatan per kapita Agam naik dua kali lipat lebih, lahan yang tadinya nganggur mulai tergarap. Jam kerja masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan,” ujar dia.

Panelis lainnya, ketua Forum Wali Nagari Limapuluh Kota, Ilmaizar,  menjabarkan, UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa awalnya memang terbayang indah. Kucuran dana satu nagari satu miliar, bisa menjadi nikmat, bisa pula berujung petaka.

“Jika disorot kembali ke belakang, nagari sudah bagus, tidak ada ketergantungan. Kendala di nagari, dana desa baru cair akhir tahun akibat opini ketidakmampuan, opini publik seakan mengecilkan wali nagari dan perangkatnya. Hal itu melahirkan birokrasi yang makin rumit,” ujarnya.

Ilmaizar menekankan tidak ada masalah di lapangan. Tantangan yang dihadapi justru terletak pada regulasi yang tak bersinergi dari pusat ke daerah. Perda tentang Pemerintah Nagari belum terwujud.

“Masalah kedua, bidang politik. Masa reses para anggota dewan ke dapilnya masing-masing menimbulkan urusan baru. Warga kini disibukkan dengan suhu politik, permintaan surat keterangan miskin terus meningkat, maka data kemiskinan meroket tajam. Di sisi lain masih dijumpai kepala dinas yang tebang pilih dalam menyalurkan bantuan,” ungkap dia.

Direktur Utama Bank Nagari, Dedy Ichsan menyambut baik aspirasi yang telah dipaparkan anggota forum ini. Menurutnya, di bidang kredit usaha mikro, Bank Nagari siap menjadi penasihat keuangan nagari dan pendamping perbankan tiap nagari.

“Tahap awal, Bank Nagari akan menyediakan pembiayaan KUR disertai subsidi yang di-cover oleh asuransi daerah. Kami ingin dunia perekonomian di nagari-nagari menjadi naik level,” tegasnya.

Bank Nagari, lanjut Dedy, juga siap memberikan pelatihan entrepreneurship  dan technopreneurship kepada pemerintah nagari.  “Sudah kami coba di Nagari Sumanik. Bahkan, 25 nagari di Tanahdatar sudah didampingi. Pemberian subsidi ini hanya langkah awal sebagai pemancing saja, lama-lama kami akan mendorong tiap nagari masuk ke ranah komersial,” ujar dia.

Direktur Kredit Bank Nagari, Hendri, menambahkan, Cabang Pembantu (Capem) Bank Nagari Padanglua sudah lama bergerak ke sektor pertanian. Dia menilai, tatanan kelembagaan sangat penting. Hal ini belum terjalin antar daerah.  “Bank Nagari merupakan bagian alat pemerintah pendukung perekonomian. Kewajiban pemerintahan daerah tentunya mewujudkan berkesinambungan program ini sebagai langkah konkretnya,” beber Hendri.

Program terbaru Bank Nagari, sambung Hendri, pihaknya bekerja sama dengan Pemprov Sumbar melatih tenaga kredit sebagai capacity building sebanyak 56 orang pada angkatan kedua.

“Program KUR pertanian dan perikanan tidak bisa dialihkan ke yang lain. Ini wujud komitmen Bank Nagari sebagai BUMD yang merakyat. Kami maunya peningkatan skala ekonomi bukan skala bantuan. Maksudnya, jika di Agam ada sapi dua ekor di tiap KK, kalau skala ekonomi itu minimal 8 ekor. Jika sapi sudah lebih dari 6 ekor, maka dunia banking bisa masuk,” jelasnya.

Hendri juga menyigi pentingnya pengembangan sektor pertanian menuju kawasan agrowisata. Yang harus dibantu antara lain, pengadaan alat produksi dan packing.

 “Pertanian sudah prospek,  namun perlu pagar berupa regulasi. Kelemahan selama ini, kita maunya instan. Pemkab harus menyediakan landskap wilayah, tata ruang harus jelas. Bupati harus menyiapkan Perda RTRW. Kalau agrowisata tidak dipagari bisa kacau, parkir liar dan asal bangun akan terjadi. Pengunjung akan terganggu oleh tukang palak,” ungkapnya.

Kepala Departemen Komunikasi dan Sarana Umum (KSU) PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis yang turut menjadi pembicara pada forum tersebut menuturkan, pihaknya sudah lama bergelut mendukung perekonomian masyarakat Sumbar. Khususnya, melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), PTSP sering memberi bantuan berupa program kemitraan.  

“Di Agam, terdapat 63 mitra binaan PTSP aktif. Sebanyak 38 mitra di antaranya bergerak di bidang perindustrian, hanya satu mitra binaan yang konsens di bidang pertanian. Untuk itu, kami akan datang ke Agam mengkaji program kemitraan yang cocok,” tuturnya. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Candra menegaskan komitmen instusinya dalam meningkatkan sektor pertanian demi percepatan peningkatan swasembada pangan. Nantinya, tiap daerah memiliki basis keunggulan dan mampu mencukupi kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini, kita sudah mencanangkan berbagai komoditi di daerah. Hal ini, sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang menargetkan kecukupan swasembada pangan,” ujarnya.

Sementara Efendi, Kadis Pangan Sumbar mengakui bahwa pemerintah sudah mencanangkan program swasembada pangan. Nantinya, realisasinya  dilakukan dalam bentuk variasi program. “Kita sudah mencanangkan nagari untuk ketahanan pangan ini,” ulasnya.

Di sisi lain, Afrinal, aktivis pemberdayaan petani mengharapkan kesamaan inisiatif dari stakeholder dan melihat fakta nantinya bermuara pada terbentuknya BUMNag.

Sukri Umar, ketua Forum Nagari Hebat menjelaskan, lewat forum ini diangkat potensi-potensi di Sumbar dengan menggandeng stakeholder  yang ada. “Nagari itu garda terdepan dalam pemerintahan daerah, Padek Group bertanggung jawab dan berkomitmen mengangkat hal demikan,” ucapnya.

Turut  menyampaikan pandangan, Koordinator Nagari Development Center (NDC) Eri Gas, mantan Kadis Pertanian Sumbar Djoni, pengamat pertanian Feri Alius, aktivis pemberdayaan petani Verdinal, wali nagari Panampung dan Kototangah Agam dan lainnya. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

What do you think?

Written by virgo

QS. Ar Ruum: 19

Situasi di Syria makin Mencekam