*Biaya Pengurusan STNK Naik
MEDAN ( Berita ) : Pengamat ekonomi dari Universitas SumateraUtara (USU) Fahmi Natigor Nasution, menilai pemerintah telah kewalahan menghadapi tekanan ekonomi dan defisit anggaran. Rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi – JK), terkesan panic mengadapi teror ekonomi “Awal 2017, pemerintah memperlihatkan kepanikan luar biasa mengadapi terror ekonomi.
Karenanya, pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pun jadi sasaran,” kata Fahmi Natigor Nasution, menjawab Wartawan , Kamis (5/2).
Kebijakan pemerintah menaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan bahan kebutuhan pokok, menurutnya merupakan kebijakan membabi-buta, bahkan bentuk kepanikan luar biasa. Tak pelak lagi, yang menjadi korbannya masyarakat menengah ke bawah
.“Jika tujuan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB untuk menambah keuangan negara, maka ini kebijakan keliru. Bahkan kebijakan ini bentuk kegagalan pemerintah dalam manajemen pembangunan,’’katanya. Yang dilakukan pemerintah,menurut Fahmi, bukan solusi.
Situasi yang tidak terkendali seperti ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah menalangi defisit anggaran negara. Bunga utang luar negeri membengkak. Akibatnya Indonesia kewalahan membayarnya.
Katanya, boleh-boleh saja pemerintah panik, tapi jangan melampiaskannya kepada rakyat. Kebijkan ini, Fahmi, perlu dikaji mendalam. Sebab masyarakat menengah ke bawah sejak awal menaruh harapan besar kepada rezim Jokowi – JK, akan lebih sejahtera. Namun fakta terjadi sebaliknya.
“Rezim sekarang harus menyadari ini,“ saranya. Begitu pun, Fahmi, berharap reaksi masyarakat atas kebijakan yang memberatkan tersebut tidak terlalu tajam. Dia mengakui, fakta yang terjadi hari ini justru berkebalikan dengan apa yang dikampanyekan Jokowi-JK ketika masa Pemilihan Presiden 2014. “Salah satu kampanye populer Jokowi – Kalla ketika itu adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri,” katanya.
Fahmi, menyebutkan peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah, agar Indonesia berani melawan dikte perekonomian asing. Maka pemerintah bisa saja melakukan beberapa hal tanpa harus mengambil kebijakan yang menekan rakyatnya sendiri. “Stop utang. Semakin besar utang semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan.
Maka keseimbangan primer keuangan negara akan terus negatif. APBN kita harus bebas polusi utang,” kata Fahmi. Dia juga mengingatkan pemerintah harusnya lebih berani dalam melakukan penetrasi kebijakan pada sektor energy untuk memperbesar penerimaan negara.
Sebab disitulah letak utama kekayaan negara ini. bukan justru terus menerus membuat kebijakan yang menekan rakyatnya sendiri. Kata Fahmi, penyebab meningkatnya penduduk miskin merupakan dampak dari akumulasi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang membuat rakyat semakin sengsara. (WSP/m49/I)
