PADEK.JAWAPOS.COM-Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mengapresiasi terobosan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) terkait sertifikat pengelolaan tanah ulayat di Sumbar. Menurutnya, langkah ini telah dinantikan oleh masyarakat Sumbar selama puluhan tahun.
Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat yang pertama kalinya diberikan di Indonesia, dimulai dari pilot project di Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanahdatar. Rezka mengungkapkan bahwa sertifikat ini akan mengurangi sengketa terkait tanah ulayat dan memberikan kekuatan hukum bagi tanah-tanah ulayat yang ada.
“Sertifikat ini memberikan legalitas resmi bagi tanah ulayat, mencegah diserobot oleh pihak tidak berwenang,” ujar Rezka Oktoberia saat menghadiri penyerahan Sertifikat HPL Tanah Ulayat di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padangpanjang, dan Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota, oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Rabu (11/10/2023).
Dalam kesempatan ini, Rezka Oktoberia mendesak semua jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya di Sumbar agar berkomunikasi, berkoordinasi, dan menyosialisasikan tindak lanjut kebijakan sertifikasi tanah ulayat ini. “Hal ini perlu dilakukan melibatkan para datuak, niniak mamak, Ketua KAN, Bundo Kanduang, wali nagari, serta LKAAM,” kata Rezka yang juga politisi Demokrat.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyatakan komitmen negara dalam melindungi hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sumbar, khususnya di Limapuluh Kota dan Tanahdatar.
Sertifikat HPL yang diserahkan diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat setempat dengan skema izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat nagari untuk menjaga sertifikat ini dengan baik dan memasang patok/tanda batas. Dengan penyerahan sertifikat ini di nagari sebagai proyek percontohan, diharapkan masyarakat hukum adat lainnya di Sumbar juga akan terdorong mendaftarkan tanah ulayat mereka.(rel)
