Buntut Aksi Damai 4 November Lalu
Pasca aksi damai 4 November, upaya saling serang dengan melaporkan ke kepolisian makin terasa. Bareskrim setidaknya menerima tiga laporan dengan terlapor sejumlah orang yang mengikuti aksi damai. Ada juga laporan dari Himpunan Mahasiswa Islam ke Divpropam terkait dugaan penghasutan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.
Sesuai data Bareskrim, ada beberapa orang yang dilaporkan dengan kasus yang terkait aksi 4 November. Di antaranya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Cawabup Bekasi Ahmad Dhani dan Pimpinan FPI Habib Rizieq.
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Komite Penegakan Pro Justicia.
Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, semua laporan masyarakat telah diterima penyidik Bareskrim untuk dianalisa. “Tentu, untuk menentukan apakah memang terjadi pidana atau tidak,” ujarnya.
Menurutnya, banyaknya laporan itu menunjukkan adanya kesadaran hukum masyarakat. “Kalau memang merasa tidak puas, semua diharapkan melaporkan. Jangan main hakim sendiri,” tuturnya.
Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, terkait laporan terhadap Kapolda Metro itu dipersilakan. Namun, Kapolda Metro Jaya saat itu dalam rangka menjalankan tugas. “Saat itu yang memicu kerusuhan bukannya ada pihak lain,” ujarnya.
Dia menegaskan apa yang dilakukan Kapolda Metro Jaya bukan hasutan. Melainkan, upaya meredam kerusuhan. “Tidak, itu menjalankan tugas mencegah kerusuhan,” ungkapnya.
Wapres Jusuf Kalla juga angkat bicara saat disinggung mengenai aktivitas Forum Silaturahmi Alumni HMI yang melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim. Sebagai alumnus HMI, dia menyatakan mengenal betul organisasi tersebut luar dan dalam.
Dia memastikan hanya ada dua organisasi resmi yang terkait dengan HMI. Selain PB HMI, ada KAHMI selaku organisasi alumni. “Lembaga yang itu (Forum Silaturami Alumni HMI) saya tidak tahu, karena tidak dikenal di lingkungan HMI. Yang ada KAHMI,” ujarnya di Istana Wapres, kemarin (11/11). Menurutnya, reaksi KAHMI terkait SBY pasti akan damai.
Disinggung mengenai saling lapor di Bareskrim terkait Ahok, termasuk relawan Projo yang melaporkan Fahri Hamzah, JK justru memuji. “Ini baguslah, daripada langsung berkonflik, saling pukul,” lanjutnya. Justru pemerintah akan menganjurkan untuk melaporkan kepada polisi apabila dirasa ada pelanggaran hukum.
Bagaimanapun, tutur JK, membawa persoalan ke ranah hukum jauh lebih baik ketimbang berkonflik secara frontal. “Nanti di kepolisian (hingga pengadilan), yang memastikan bersalah atau tidak. Baguslah itu jauh lebih baik,” ucap ketua Dewan Masjid Indonesia itu.
Terkait anggota HMI yang ditangkap Polda Metro Jaya usai kericuhan pascademo, misalnya. JK menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dia memastikan bila ada bukti yang memberatkan, HMI siap untuk menjalani proses hukum.
Demo di Mapolda
Buntut penetapan tersangka lima kader HMI memantik aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Islam se-Sumbar. Di tengah guyuran hujan, aliansi ini menggelar demo di Mapolda Sumbar.
Sebelum mendatangi Mapolda Sumbar, massa longmarch dari Sekretariat HMI Padang di Jalan Hangtuah hingga Mapolda Sumbar.
Dalam pernyataan sikap, Ketua Umum HMI Padang, Nofria Atma Rizki mengatakan, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Islam se-Sumbar terdiri dari Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumbar, PW GPII Sumbar menuntut penyelesaian hukum secara tegas dan transparan terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahja Purnama dan menolak segala bentuk pengalihan isu terhadap kasus tersebut.
Rizki menilai, penangkapan terhadap Sekjen PB HMI dan empat kader HMI oleh kepolisian, merupakan tindakan yang tidak menghormati asas praduga tak bersalah.
“Penangkapan itu bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Kader HMI dan umat Islam diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Safari ke Ulama
Sementara itu, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari ke para ulama, diikuti sebagian menteri kabinetnya. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu, kemarin, menjamu sejumlah ulama di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat dalam acara bertajuk “Silaturahmi Bela Negara Menhan dengan Ulama”.
Hadir KH Hasyim Muzadi, KH Abdul Manan Ghani dari PBNU, dan pengurus Pondok Pesantren Azzikra KH Ahmad Raodl Bahar. Dibahas isu-isu terhangat. Hasyim meminta pemerintah jangan terburu-buru berpihak kepada pihak tertentu sebelum kasus tersebut jelas.
“Kalau negara berpihak, posisi kekuasaan negara akan terpecah baik secara terang-terangan maupun terselubung di dalam hati,” kata mantan ketua umum PBNU yang saat ini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.
Hasyim menyarankan negara atau pemerintah memposisikan diri sebagai pengayom. ”Dengan begitu, insya Allah masalah akan selesai,” tuturnya.
Hasyim juga mengimbau masyarakat bersikap proporsional dalam menyampaikan tuntutan. Artinya, dalam kasus Ahok, masyarakat harus fokus kepada tuntutan, misal ingin polisi segera memproses kasus Ahok. Bukan menuntut yang lain-lain.
KH Ahmad Raodl Bahar mengatakan, pemerintah hanya ingin mencoba mendinginkan suasana yang sempat tegang dengan menjamu ulama. Menanggapi pernyataan dari pengurus Ponpes Azzikra tersebut, Ryamizard menjelaskan, jamuan ini bukan untuk mendinginkan suasana atau meredam rencana demonstrasi susulan pada 25 November 2016 mendatang.
”Tujuannya kan ini bela negara, setiap menit saya sampaikan kita masuk ke dalam bela negara. Bela negara ini harus cinta kepada tanah air dan beragama dengan baik. Saya juga sampaikan bahwa agama dan politik jangan dicampur-campur, diborong jadi satu,” terang Ryamizard. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
