>> Indonesia perlu meniru kebijakan pemerintah negara maju yang dukung penuh EBT.
>> Kalau pembelian produk EBT di bawah biaya produksi, bagaimana orang tertarik masuk.
JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemukakan peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tingginya impor minyak dan gas (migas) mesti direspons dengan pengendalian impor dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Ke depan, EBT bukanlah alternatif, tetapi justru akan menjadi pilihan utama seiring dengan dampak perubahan iklim yang makin hari makin nyata. Bahkan, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, sejumlah pengamat mengusulkan pembentukan kementerian EBT dan perubahan iklim.
Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, mengatakan sentilan Presiden Jokowi mengenai tingginya impor migas mesti dilanjutkan dengan langkah strategis, yakni pembentukan kementerian EBT dan perubahan iklim. “Jika kita berpikir visioner, sekaranglah saatnya membentuk kementerian EBT dan perubahan iklim,” kata Ahmad Agus, ketika dihubungi, Selasa (9/7).
Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain terkait penyediaan energi bersih sekaligus menangkal dampak perubahan iklim dalam satu urusan terencana. Indonesia baru pada 2010 membentuk Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, padahal India dan Tiongkok telah memiliki kementerian EBT.
“Melalui kementerian itu, maka kepentingan EBT dan perubahan iklim akan menjadi urusan yang fair, kepentingan negara, dan bukan kepentingan kelompok para pemain energi lama yang terlalu lama mapan dan kelewat kuat menguasai segala lini birokrasi negara,” tukas Ahmad Agus.
Dia menambahkan pilihan Indonesia menggunakan batu bara dalam mengejar penyediaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) bisa dimaklumi sepanjang selesai pada tahun ini.
Namun mulai tahun depan, tidak ada waktu lagi bagi Indonesia untuk terus mengutamakan energi fosil dan energi kotor lainnya seperti batu bara. Sebab, isu perubahan iklim semakin hari semakin nyata dampaknya pada kehidupan manusia. “Selama ini ada yang beralasan ngapain urus EBT kalau makan saja susah. Masalahnya, perubahan iklim membuat tidak hanya susah makan, tapi juga susah minum, pertanian mati, ikan di laut menyusut jumlahnya, dan bencana kelaparan yang mengancam kematian,” papar Ahmad Agus.
Saat ini, menurut dia, harga pembelian EBT oleh PLN masih sangat murah dan tidak kompetitif. Sebab, pemerintah masih saja mengutamakan para pemain lama energi nasional. Di sisi lain, sektor EBT dibiarkan sendirian, tidak difasilitasi.
Bersikap Tegas
Pengamat ekonomi, Moh Nasih, mengatakan Indonesia harus meniru kebijakan pemerintah negara-negara maju yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan EBT. Untuk itu, pemerintah mesti bersikap tegas dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan EBT di dalam negeri, termasuk cara-cara yang selama ini ditempuh oleh para importir yang diuntungkan dari impor migas.
Sikap tegas dan komitmen kuat dibutuhkan agar Indonesia tidak makin ketinggalan. “Sementara, Tiongkok sudah berkembang sedemikian jauh. Mereka memulai EBT sejak belasan tahun yang lalu. Kita masih enjoy dengan batu bara dan lain-lain. Makanya, start kita sudah terlambat,” kata dia.
Moh Nasih, yang juga Rektor Universitas Airlangga Surabaya itu, menambahkan manuver pihak-pihak tertentu yang sudah sangat diuntungkan oleh impor migas membuat pengembangan berbagai jenis produk energi bersih menjadi tidak mudah. “Barrier ini yang menjadi tantangan pemerintah. Masyarakat sebenarnya sudah siap menyambut EBT, tapi mentok dengan berbagai macam aturan,” tukas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan menteri terkait agar mencermati tingginya impor, khususnya migas, yang memicu defisit migas dan defisit neraca perdagangan Indonesia. “Hati-hati terhadap ini. Artinya, neraca perdagangan kita Januari sampai Mei ada defisit 2,14 miliar dollar AS,” kata Presiden Jokowi, Senin (8/7).
Presiden meminta agar dicermati angkaangka (defisit) itu berasal dari mana dan kenapa impor sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi, menurut Presiden, migas naiknya gede banget. “Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya paling banyak ada di situ,” tegas Presiden.
YK/SB/ers/suh/WP
