JAKARTA, METRO
Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, jumlah utang pemerintah pada Februari 2021 naik Rp 127,87 triliun menjadi Rp 6.361 triliun dari yang sebelumnya yang mencapai Rp 6.233,13 triliun.
“Itu sesuai dengan tadi bagaimana yang kita rumuskan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR,” kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman secara virtual dalam acara APBN KiTa edisi Maret 2021, Selasa (23/3).
Luky menjelaskan lebih jauh, utang pemerintah tersebut di akhir Februari 2021 melonjak tajam dibandingkan dengan Februari 2020, yaitu meningkat Rp 1.413 triliun. Sementara jumlah utang pemerintah di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4.948 triliun.
Namun, Luky tidak memaparkan lebih jauh terkait porsi utang pemerintah yang berasal dari SBN maupun pinjaman, serta tidak mengungkapkan rasio utang terhadap PDB di akhir Februari tahun ini sudah berapa besar.
Sementara, pendapatan negara hingga Februari 2021 tercatat sebesar Rp 219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN 2021. Angka tersebut 0,7 persen dibandingkan tahun lalu sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pendapat negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp 146,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 35,6 triliun, PNBP Rp 37,3 triliun, dan hibah Rp 0,1 triliun.
Sedangkan belanja negara yang mencapai Rp 282,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 179,7 triliun yang terbagi ke belanja kementerian dan lembaga Rp 97 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga Rp 82,7 triliun. Kemudian ada transfer ke daerah dan dana desa Rp 103 triliun dengan rincian transfer ke daerah Rp 99,2 triliun dan dana desa Rp 3,8 triliun.
“Perlu dicatat bahwa kami pembiayaan merupakan bagian dari pengelolaan APBN dalam keseluruhan,” tegasnya. (*)
