Siapkan KEK Lhokseumawe Hanya Perlu Rp. 170 Milyar

Banda Aceh –  Pemerintah Aceh tidak perlu khawatir menyangkut kemampuan permodalan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Biayanya tidak sebesar biaya pembangunan KEK di daerah lain yang membutuhkan dana triliunan.

Dana triliunan itu pun hanya untuk sekadar membangun infrastruktur dasar. Sedangkan KEKAL, atau yang biasa disebut KEK Lhokseumawe, telah memiliki hampir seluruh infrastruktur dasar yang dibutuhkan.

Anggota Tim Percepatan KEKAL Muhammad Abdullah, Banda Aceh, Rabu (15/3/2017) lalu menjelaskan, hasil proyeksi dari tim menunjukan biaya investasi yang dikeluarkan oleh pengelola KEKAL untuk tiga tahun pertama hanya sebesar Rp 170 miliar. Biaya itu digunakan untuk perbaikan jalan, pagar, drainasi dan biaya operasional Badan Usaha Pengelola KEKAL.

Dengan struktur pembiayaan 70% pinjaman dan 30% ekuitas maka dana yang  perlu dikeluarkan mitra strategis nantinya hanya sekitar Rp 50 miliar. Sisanya dapat diperoleh dari pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

“Dengan investasi sekecil itu nantinya BUMA dan investor strategis akan dapat meraup ratusan miliar rupiah tiap tahun dari usaha yang dikeluarkan,” tambahnya.

Katanya, perbandingan yang sering dibuat misalnya antara KEK Sei Manke yang diusulkan oleh badan usaha dengan KEK Maloy Batuta yang diusulkan oleh pemerintah daerah. KEK Sei Mangke dinilai mengalami progres yang lebih cepat jika dibandingkan KEK Maloy Batuta.

Membandingkan KEK Arun Lhokseumawe dengan KEK lainnya tentu tidaklah relevan. Sebagai gambaran, proses pembangunan KEK Sei Mangke di mulai dari lahan kosong. Proses pengusulannya sendiri membutuhkan waktu 5 tahun.

Persyaratan kelengkapan infrastruktur dan kelembagaan paska keluarnya PP KEK Sei Mangkei baru diperoleh satu bulan sebelum masa berakhirnya masa yang ditetapkan oleh Sekdenas tigas tahun.

Kondisi ini tentu berbeda dengan KEKAL, hampir seluruh infrastruktur dasar di kawasan KEKAL termasuk pelabuhan, jalan, drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih dan IPAL telah tersedia.

“Bahkan sebagaimana kita ketahui bersama di daerah ini telah dibangun infrastruktur kilang migas beserta infrastruktur pendukung termasuk sekolah, fasilitas olah raga, rumah sakit dan lain sebagainya,” imbuh Muhammad.

Sementara itu, KEK Sei Mankei masih membutuhkan tahunan untuk mendapatkan investor yang bersedia membangun infrastruktur dasar kawasan untuk mendukung pengembangan industri. KEKAL telah memiliki infrastruktur yang siap dioperasikan. Yang dibutuhkan KEKAL hanyalah payung hukum berupa PP KEK.

“Terkait dengan biaya besar yang dikhawatirkan oleh Menko Perekonomian, bisa dipastikan bahwa yang dibutuhkan oleh pengelola KEKAL tidaklah banyak,” ujarnya.