Tahun 2023 ini ruang lingkup perbaikan tata kelola perbaikan kawasan pelabuhan diperluas. Pelabuhan Laut Teluk Bayur di Kota Padang termasuk salah satunya. Tingginya intensitas ekspor dan impor melalui Pelabuhan Laut Teluk Bayur, menjadi dasar pentingnya penerapan digitalisasi dan pengawasan secara sistem.
“Proses layanan yang belum terdigitalisasi dan terintegrasi satu sama lain, menjadi dasar untuk penerapan fitur NLE dengan 8 layanan indikator yang telah dibangun pada 14 Pelabuhan sebelumnya, ini yang harus diterapkan pada Pelabuhan Laut Teluk Bayur,” ungkap Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, dalam siaran pers yang diterima awak media, Selasa (11/4).
Dikatakan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI itu bahwa akan ada upaya penerapan national logistic ecosystem (NLE) pada Pelabuhan Laut Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat, perluasan penerapan digitalisasi sampai kepada gudang penerima, digitaliasasi pergudangan dimaksudkan untuk mendeteksi pergerakan barang dari pelabuhan sampai dengan ke gudang, sehingga terbangun basis data gerakan barang dan jumlah yang tersimpan pada gudang-gudang di daerah Padang.
“Hal inilah yang membutuhkan koordinasi dengan Pemko Padang, yang memberikan akses, dan membina pengusahaan pergudangan,” ujarnya.
Ketika Stranas PK ini diluncurkan Desember 2022 lalu, pihaknya hanya menyasar 14 Pelabuhan. Kini menjadi 260 pelabuhan termasuk, 6 Pelabuhan Udara, 462 Badan Usaha Pelabuhan (BUP), 1.200 Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)/Terminal khusus (tarsus), 203 pusat logistic berikat, dan 1.404 kawasan berikat.
“Jumlah yang luar biasa besar, yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak. Termasuk pengawasan yang massif melalui sistem informasi yang transparan, yakni dengan penerapan digitalisasi dengan fitur yang telah dibangun pada national logistic ecosystem (NLE),” timpal Pahala.
Persiapan Aksi PK 2023-2024
Untuk persiapan pelaksanaan Aksi PK 2023-2024, Stranas PK melaksanakan pertemuan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait di Povinsi Sumatera Barat 12-14 April 2023.
Tujuan dilakukannya kegiatan FGD itu adalah persiapan pelaksanaan Aksi PK 2023-2024. Sosialisasi mengenai Stranas PK dan target-target Aksi PK sampai dengan akhir tahun 2024 perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan adanya standarisasi layanan, penerapan digitalisasi layanan kapal, barang, transportasi dan sistem pembayaran pada pelabuhan Laut Teluk Bayur, serta penerapan digitalisasi layanan pergudangan logistic di Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan baru yang masuk dalam daftar aksi pelabuhan Stranas PK 2023 -2024.
Kilas Balik
Aksi pencegahan korupsi di Pelabuhan yang didorong Stranas PK diklaim mulai memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, di antaranya menurunnya waktu dan biaya layanan baik perdagangan ekspor impor dan antar pulau di kawasan pelabuhan.
Di 14 Pelabuhan telah dilakukan proses simplifikasi layanan kapal, barang, Delivery Online dan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Peti Kemas Online, transportasi dan pembayaran.
Manfaatnya dirasakan langsung oleh pengguna jasa dengan kemudahan proses layanan kapal. Proses layanan barang melalui Single Submission Kepabeanan Karantina memberikan efisiensi biaya sebesar 33,28% (Rp182,32 Miliar) dan efektivitas waktu sebesar 21,96%.
Di 14 kawasan pelabuhan juga telah terbangun pembenahan sistem trucking, melalui Sistem Truck Identification Data. Tidak sembarang truk bisa masuk Kawasan pelabuhan, karena sudah diimplementasikan sistem barcode yang dimiliki masing-masing truk.
Stranas juga mendorong implementasi Terminal Booking System, melalui skema dua arah, yang mengharuskan truk keluar dan masuk ke pelabuhan dengan membawa barang. Sistem pembayaran layanan kepemerintahan juga disederhanakan dengan adanya implementasi single billing, ini memudahkan pengguna jasa dalam proses pembayaran PNBP. (*)
