“Stunting” Sebabkan Kualitas Angkatan Kerja Rendah

» Angkatan kerja yang mengalami stunting kualitasnya sulit ditingkatkan.

» Mata rantai keluarga miskin harus dipotong untuk hasilkan generasi unggul.

JAKARTA – Menteri Koordinator bi­dang Pembangunan Manusia dan Ke­budayaan (Menko PMK), Muhadjir Ef­fendy, mengatakan kualitas angkatan kerja di Indonesia masih rendah. Se­lain faktor pendidikan dan kesehatan, penyebab rendahnya kualitas angkat­an kerja itu karena pernah mengalami stunting. Stunting erat hubungannya de­ngan kemiskinan.

“Sekarang ini, menurut Bank Dunia, angkatan kerja Indonesia 54 persen dan itu adalah mantan stunting,” ujar Muha­djir ketika memberikan sambutan da­lam webinar yang digelar Kongres Wani­ta Indonesia (Kowani), Selasa (4/8).

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Muhadjir menuturkan angkatan kerja yang pernah mengalami stunting su­lit untuk ditingkatkan kualitasnya. “Ini perlu perhatian, betapa pentingnya me­nyiapkan rumah tangga, keluarga yang siap demi generasi yang akan datang,” kata dia.

Muhadjir mengatakan angka stunting Indonesia saat ini berada di kisaran 27 persen dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. Penurunan angka stunting tersebut penting sekali agar In­donesia tidak terus melahirkan generasi yang stunting. Selain itu, kata Muhadjir, 56 persen angkatan kerja di Indonesia merupakan tamatan SMP, SD, bahkan tak tamat SD. Begitu juga dengan peng­angguran yang paling rendah merupa­kan tamatan SD dan SMP.

“Secara formal, dia memang menda­pat pekerjaan, tetapi dari segi pengha­silan dan kualitas kerjanya, sebetulnya sangat rendah dan itu tidak mungkin membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga menyoroti tentang jumlah rumah tangga miskin di Indonesia. Jumlah rumah tang­ga miskin masih tinggi. Ia mengatakan 20 persen dari rumah tangga dan rumah tangga baru miskin yang ada saat ini ber­asal dari keluarga rumah tangga miskin tersebut.

“Rumah tangga miskin di Indonesia itu jumlahnya masih sangat tinggi. Ses­ama keluarga miskin besanan, kemudi­an lahirlah keluarga miskin baru,” kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, mata rantai keluarga miskin tersebut harus dipotong untuk menghasilkan generasi unggul se­lanjutnya. Kemiskinan juga menjadi pe­nyebab stunting.

“Karena kemiskinan itu pada dasar­nya basisnya di dalam keluarga. Saya sangat yakin stunting ini harus ditangani sungguh-sungguh, karena orang kalau sudah stunting maka kemampuan ke­cerdasannya sudah selesai, tidak bisa dinaikkan lagi,” kata dia.

Dilansir dari data Badan Pusat Statis­tik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Jumlah tersebut meningkat 0,56 persen poin dari persentase pada September 2019. Dengan demikian, jumlah pen­duduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari data September 2019.

Masalah Klasik

Sementara itu, penasihat senior In­donesian Human Rights Commiittee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menga­takan rendahnya kualitas angkatan kerja dan tingginya jumlah rumah tangga miskin merupakan masalah klasik yang tidak pernah selesai.

“Banyak faktor yang menyebabkan masalah itu muncul, di antaranya politik anggaran yang tidak memihak kepada rakyat kecil, korupsi masih meraja lela, politik oligarki yang masih dominan dan tergerusnya APBN akibat obligasi rekap BLBI,” kata Gunawan.

Korupsi yang terjadi akibat politik oligaki, kata Gunawan, telah merusak segala sendi kehidupan dan menghan­curkan peradaban bangsa ini. Karakter korupsi akibat politik oligarki sangat terorganisir dan dilakukan dengan me­libatkan pejabat yang berkuasa.

“Dampaknya, sumber daya yang dimi­liki negara dirampok hanya untuk mem­perkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertum­buhan ekonomi melambat, dan iklim in­vestasi yang tidak sehat,” tegas Gunawan.

Korupsi itu, kata Gunawan, mem­buat alokasi sumber daya jauh dari ke­pentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak digu­nakan untuk menyejahterakan rakyat. Penguasa malah memarjinalkan ke­kuatan rakyat.

“Pemusatan sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlin­dungan atau dukungan politik,” kata Gu­nawan. n ers/P-4