Diposkan pada: 13 Jan 2018 ; 277 Views Kategori: Nusantara
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan infrastruktur sumber daya air dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan di provinsi yang rawan air terutama pada musim kemarau.
Dalam periode 2015-2017 telah dibangun sebanyak 13 Sistem Pengembangan Air Minum Ibu kota Kecamatan (SPAM IKK) dengan anggaran sebesar Rp 55,8 miliar.
Dengan pembangunan SPAM tersebut, masyarakat yang berada di 12 Kabupaten mendapat tambahan pasokan air bersih total 111,5 liter/detik.
Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melanjutkan pembangunan 2 SPAM IKK di Kabupaten Malaka dengan kapasitas 2,5 liter/detik dengan biaya Rp2,2 miliar.
Dalam penyediaan air minum di NTT, salah satu kendalanya adalah ketersediaan air baku. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) memiliki program untuk meningkatkan ketersediaan air baku salah satunya dengan membangun Bendungan Raknamo yang baru saja diresmikan pengisiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2018.
Kehadiran bendungan dengan kapasitas tampung 14 juta m3 tersebut akan meningkatkan pasokan air baku bagi Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dan daerah sekitarnya dengan kapasitas 100 liter/detik.
“Dalam pembangunan SPAM IKK, Ditjen Cipta Karya berkordinasi dengan Ditjen SDA terkait ketersediaan air baku. Pemerintah Pusat masih membantu Pemerintah Daerah (Pemda), karena keterbatasan fiskal,” kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo baru-baru ini.
Menurut Sri Hartoyo, Pemerintah Pusat mendukung Pemda dengan membangun sistem utama air minumnya. Selanjutnya, tambah Sri Hartoyo, berbagi tanggung jawab, dimana Kementerian PUPR menangani jaringan distribusi utama, sementara Pemda dan/atau PDAM membiayai jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (SR).
“Pada awal pengoperasian, jumlah sambungan rumah tentu belum banyak atau masih dibawah kapasitas PDAM. Oleh karenanya kita memiliki program hibah air minum,” jelas Dirjen Cipta Karya. Melalui program ini, lanjut Dirjen Cipta Karya, PDAM mengajukan usulan pemasangan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Besarnya hibah Rp2 juta per SR. Biaya pemasangan ditanggung oleh PDAM terlebih dahulu, dan setelah verifikasi oleh BPKP telah sesuai kelompok sasaran maka akan diganti oleh Kementerian PUPR,” jelas Sri Hartoyo.
Sampai dengan tahun 2017, menurut Sri Hartoyo, melalui program tersebut sudah tersambung sebanyak 650 ribu SR di perkotaan. Ia menambahkan untuk program hibah air minum pedesaan telah menambah sekitar 150 ribu SR.
Disamping SPAM yang dikelola oleh PDAM, lanjut Dirjen Cipta Karya, juga ada pengeloalaan air oleh masyarakat seperti Pamsimas (Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat). Ia menambahkan bahwa biaya pembangunan sarana air minumnya melalui porsi APBN sebesar 80 persen dan 20 persen dari masyarakat berupa biaya pemasangan.
“Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sehingga biaya untuk operasi dan pemeliharaan ditentukan sendiri termasuk besaran tarifnya,” ringkasnya. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/EN)
