Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengkritik jajaran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait wacana impor kereta bekas Jepang. Andre Rosiade menyebut KCI tidak jujur dalam urusan ini dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan audit.
“Menurut saya PT KCI tidak jujur. Mereka hanya bicara kebutuhan 10 kereta di 2023, padahal mereka mengajukan Surat Persetujuan Impor untuk 2023 dan 2024 itu 120 KRL di 2023 dan 228 KRL di 2024,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, kemarin.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) ini mengatakan PT KCI saat ini terkesan memaksa pemerintah menyetujui impor kereta bekas Jepang dengan alasan pelayanan masyarakat. Andre heran mengapa PT KCI terkesan memaksa impor barang bekas produksi 1994.
“Sekarang mereka seakan-akan ‘memaksa’ pemerintah untuk menyetujui karena waktu mepet untuk kebutuhan pelayanan ke masyarakat, atau agar layanan masyarakat tidak terganggu,” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menyesalkan, permintaan barang bekas kuno yang dilakukan PT KCI untuk penumpangnya. “120 KRL bekas di 2023 dan 228 KRL bekas di 2024. KRL bekas bikinan 1994. Bayangkan, untuk pelayanan rakyat Indonesia dikasih barang bekas. Ini kan memalukan,” kata Andre Rosiade.
Politikus Partai Gerindra ini meyakini Indonesia bisa memproduksi kereta sendiri, tapi pejabat BUMN terkait malah bermental impor. “Bangsa ini bisa dan mampu memproduksi, tapi pejabat BUMN-nya masih bermental tukang impor,” kata Andre.
Andre Rosiade mendesak Erick Thohir menginvestigasi dan mengevaluasi manajemen KCI dan KAI terkait urusan impor kereta bekas Jepang. Andre juga mengaku heran mengapa PT KCI mengajukan pengadaan kereta dalam waktu sempit.
“Saya meminta menteri BUMN lakukan investigasi dan audit BPKP dan evaluasi manajemen KCI dan KAI yang bermental tukang impor. Sudah tahu ada kebutuhan di 2023 dan 2024, seharusnya mereka sudah pesan dari jauh-jauh hari. Emangnya ini kayak beli kacang goreng,” kata Andre Rosiade. (*)
