Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan adalah tema yang diusung Muhammadiyah dalam tanwir kali ini.
Presiden Joko Widodo, secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (24/2/2017). Bulan Februari ini tercatat telah mengunjungi Kota Manise tersebut sebanyak dua kali. Yang pertama saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 lalu.
“Jadi saya dua minggu ini datang ke Ambon, yang pertama karena saya cinta Maluku, yang kedua saya cinta Muhammadiyah,” demikian Presiden mengawali sambutan yang langsung diikuti riuh tepuk tangan hadirin.
Di hadapan peserta tanwir Muhammadiyah dan para tamu undangan, Presiden Joko Widodo menyebut misi dan tema Indonesia Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah merupakan kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya yang telah dilakukan Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo meyakini misi Muhammadiyah tersebut akan dapat terwujud nyata bila seluruh pihak bersama-sama berupaya untuk menjaganya.
“Saya percaya kalau misi Indonesia berkemajuan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang harus kita jaga terus. Dan kalau komitmen ini kita jaga terus, kalau kita bersama-sama bergotong royong, kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang beradab, maju, berdaulat, dan berkeadilan,” ujarnya.
Masih terkait dengan visi keadilan sosial untuk Indonesia Berkemajuan, Kepala Negara mengemukakan bagaimana keadilan sosial di negara kita masih harus diupayakan. Harga bahan bakar minyak yang berbeda antara Pulau Jawa dengan Papua misalnya, kembali disinggung olehnya. Dengan kebijakan BBM satu harga, pemerintah terus berupaya mengupayakan keadilan sosial tersebut. Namun, tugas pemerintah diakui belum selesai, sebab masih banyak komoditas lainnya yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.
“Bagaimana bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada yang harganya di Jawa 70 ribu rupiah sedangkan di Papua dua setengah juta rupiah per sak semen. Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu. Tapi insya Allah nanti harganya akan sama,” Presiden menegaskan.
Selain itu, dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah sesungguhnya tengah memiliki rencana untuk dalam waktu dekat mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tiga sektor penting menjadi fokus kebijakan tersebut sebagai langkah awal.
“Pada tahapan awal kita akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu pertama di reforma agraria dan redistribusi aset. Yang kedua, di bidang akses keuangan dan permodalan. Dan yang ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM,” kata Presiden.
Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak menjadikan rakyat untuk memiliki sebidang tanah yang diakui oleh Negara agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para petani yang tidak memiliki lahan maupun para masyarakat adat dapat memiliki lahan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya oleh mereka. Dengan cara inilah rasio kesenjangan diupayakan untuk dapat menurun.
“Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektar lahan. Ini yang akan nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi,” Jokowi menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menggarisbawahi, kebijakan tersebut bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Akan tetapi, pemerintah akan mengambil kembali lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan diberikan status legal.
“Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik,” ucapnya.
Sektor kedua dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan ialah mengenai akses permodalan. Dalam sektor ini, pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Akses permodalan yang kita mulai saat ini dengan KUR, interest yang dulu 22 persen sekarang menjadi 9 persen dan akan kita upayakan tekan lagi ke angka 7 persen,” Jokowi menjelaskan.
Sementara itu, mengenai sektor pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo menyerukan untuk memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan angkatan kerja yang lebih didominasi oleh latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, menjadikan angkatan kerja yang memiliki keterampilan khusus amat dibutuhkan.
“Oleh sebab itu saya menugaskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dari Muhammadiyah, Prof. Muhadjir, untuk betul-betul fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasional. Di dunia pendidikan kita, terutama di sekolah kejuruan, masalahnya ternyata bukan masalah yang mudah. Harusnya di sini itu 70-80 persen pendidiknya adalah guru pelatih. Fakta yang ada 80 persen gurunya adalah guru normatif sehingga keluarannya juga seperti sekolah SMA,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar dalam Tanwir Muhammadiyah ini turut terlahir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air. Pemukulan tifa oleh Kepala Negara setelah itu sekaligus menandai diresmikannya pembukaan Tanwir Muhammadiyah tahun 2017.
“Semoga dari sini hadir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Tanah Air kita,” tutupnya.
Setelah membuka Tanwir Muhammadiyah, Presiden meninjau Klinik Apung Said Tuhuleley yang lokasi tidak jauh dari acara pertama. Sebelum meninjau, Presiden menekan tombol sirine kapal dan menandatangani Plakat Kuningan sebagai tanda Peresmian Klinik Apung Said Tuhuleley.
