PADEK.CO—Konektifitas atau akses infrastruktur darat yang menghubungkan tiga wilayah kecamatan di Pulau Siberut, yakni Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah, dan Siberut Barat Daya menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu.
Hal itu menjadi harapan masyarakat setempat dalam upaya hilirisasi hasil pertanian tanpa menggunakan transportasi laut yang relatif memakan biaya besar.
Murdani, tokoh muda dari Siberut Barat beberapa waktu lalu mengakui bahwa, biaya pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai sangat besar.
Apalagi, untuk wilayah pantai barat pulau Siberut yang cenderung berbukit dan banyak tebing jurang. Alhasil, sampai saat ini, warga masyarakat di tiga kecamatan dari lima kecamatan Pulau Siberut masih bergantung kepada transportasi laut.
“Dampak belum terbukanya akses ini, menjadikan segala pemenuhan kebutuhan barang dan sembako menjadi tiga kali lipat karena menggantungkan transportasi laur. Untuk biaya transportasi dari Siberut Barat menuju dermaga Pokai, Kecamatan Siberut Utara bisa menghabiskan biaya pulang pergi lebih kurang Rp500 ribu per kepala menggunakan long boat dengan jarak tempuh perjalanan empat jam,” ungkapnya.
Dia menilai, selama akses darat belum terbuka terkoneksi di tiga Kecamatan di Pantai Barat Pulau Siberut, maka, Mentawai masih akan tetap menyandang predikat daerah 3T. Sebab, kata dia, akses laut membutuhkan biaya yang besar.
Belum lagi, tantangan kondisi cuaca yang sewaktu-waktu tidak menentu. Dengan terbukanya, akses darat akan juga akan membuka keterisolasian wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai, Asmen Simanjorang mengatakan cost atau biaya pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran.
Untuk satu kilometer jalan mulai dari pembukaan dan pengerasan hingga cor beton bisa menelan anggaran Rp8 miliar.
“Kalau mengandalkan APBD, kita tidak akan bisa membangun infrastruktur jalan. Makanya, ketika jalan kabupaten sudah terbuka, kita harapkan bisa dialihstatuskan menjadi jalan nasional yang nantinya pemeliharaan bisa dikerjakan lewat anggaran APBN. Dengan begitu, Mentawai bisa fokus untuk membuka dan membangun jalan yang belum terkoneksi,” ungkap Asmen didampingi Kabid Bina Marga Rifki Iriawan.
Dia mengatakan, saat ini panjang jalan Kabupaten di Kepulauan Mentawai mencapai 1.130,2 kilometer yang tersebar di empat besar Pulau di Mentawai. Untuk membuka akses pantai barat Siberut sendiri, kata dia, yang dimulai dari Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat menuju Dermaga Mabukuk, Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya dengan panjang 160 kilometer menelan anggaran lebih kurang Rp1,3 triliun. Biaya tersebut termasuk untuk pembangunan jembatan lebih kurang 30 titik atau lokasi.
Makanya, kata dia, solusi untuk percepatan pembangunan infrastruktur yakni, dengan melakukan perubahan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan nasional. Saat ini, untuk jalan Trans Mentawai yang ada di Pantai timur Pulau Siberut dengan panjang lebih kurang 130 kilometer yang dimulai dari Labuan Bajo, Kecamatan Siberut Barat menuju Dermaga Mabukuk, kecamatan Siberut Barat Daya juga sudah terbuka.
Selain akan membuka jalan pantai barat Pulau Siberut, Pemkab Mentawai juga sudah menyiapkan rencana pembangunan jalan poros atau tengah di Pulau Siberut. Walaupun begitu, kata dia, kuncinya tetap prioritas utama jalan lingkar. Dimana, ketika jalan lingkar sudah terbuka, maka tidak terlalu sulit lagi untuk membangun jalan poros yang nantinya juga membuka akses desa atau perkampungan yang ada di hulu Pulau Siberut.
Sementara itu, untuk jalan nasional dan jalan propinsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat di wilayah Pulau Sipora. Untuk jalan nasional sendiri mencapai panjang 89,49 kilometer yang dimulai dari kilometer 0 Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara hingga dusun Katiet desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. Lalu, untuk jalan propinsi sepanjang 11 kilometer dimulai dari desa Sidomakmur hingga dusun Berkat desa Tuapejat yang saat tengah dilakukan pekerjaan pengerasan atau cor beton.
Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando J. Simanjuntak beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa, status daerah 3T Mentawai dengan singkatan terluar dan terdepan merupakan anugerah yang harus disyukuri. Namun, untuk lepas dari predikat daerah tertinggal, kuncinya yakni, mesti didukung dengan infrastruktur yang memadai.
“Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, Mentawai masih akan terus tertinggal. Terutama infrastruktur jalan Kalau akses transportasi darat ini sudah terbuka, tentu masyarakat Mentawai akan lebih leluasa dan bersemangat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sekarang, untuk komoditi atau hasil pertanian, petani kita masih dihadapkan dengan harga di bawah rata-rata karena bergantung kepada pengepul yang datang menggunakan kapal,” ujarnya.
Data BPS tahun 2020 mencatat jumlah penduduk di Kecamatan Siberut Utara 8.337 jiwa, Siberut Tengah sebanyak 7.089 jiwa, dan di Siberut Barat Daya 7.058 jiwa. (rif)
